androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Chaerul Umam

News, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menerima Pengantar Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Puan berharap, pelaksanaan APBN 2024 dapat dirasakan langsung oleh rakyat. 

"Pada masa sidang sebelumnya, DPR RI bersama Pemerintah telah melakukan pembahasan dan menyepakati Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN Tahun Anggaran 2024," kata Puan, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

KEM PPKF 2024 merupakan dokumen pembicaraan pendahuluan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) untuk tahun anggaran 2024. 

Melalui pembahasan tersebut, pemerintah dan DPR menyepakati target pertumbuhan ekonomi nasional 2024 berada pada kisaran 5,1 hingga 5,7 persen dengan tingkat inflasi diperkirakan terkendali dalam kisaran 1,5 hingga 3,5 persen.

Sementara itu untuk pendapatan negara diperkirakan mencapai antara 11,81 persen hingga 12,38 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dengan target mencapai Rp2.719,1 triliun hingga Rp2.865,3 triliun dalam APBN 2024. 

Kemudian untuk belanja negara diprediksi mencapai Rp3.215,7 triliun hingga Rp3.476,2 triliun

Arah kebijakan fiskal tahun depan sendiri akan diarahkan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi, dengan mengusung tema Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Puan mengingatkan pemerintah agar fokus dalam arah kebijakan fiskal tersebut untuk menciptakan landasan pembangunan yang kokoh bagi periode pembangunan selanjutnya.

"Pemerintah harus terus dapat menjaga kemampuan fiskal untuk dapat menjalankan Agenda pembangunan nasional, pelayanan umum pemerintahan, dan program strategis nasional, di tengah perekonomian global yang belum kondusif. Penguatan sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riel untuk menjaga stabilitas ekonomi harus terus dilakukan secara efektif," ujarnya.

Puan mengingatkan, sejak tahun 2019 pemerintah selalu menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan penyerapan APBN agar lebih berkualitas. 

Sebab belanja negara yang berkualitas akan mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Saat ini, belanja negara masih perlu ditingkatkan kualitas dan efektivitasnya," ucap Puan.