androidvodic.com

Laporan Reporter News, Rizki Sandi Saputra

News, JAKARTA - Ketua DPP Partai NasDem Effendi Choirie meminta kepada bakal cawapresnya yakni Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dapat memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kita menyarankan Cak Imin sebagai salah satu warga negara indonesia, elit politik, dipanggil ikuti aja. Pro aktif," kata politikus yang akrab disapa Gus Choi itu, dikutip Rabu (6/9/2023).

Perihal proses hukum nantinya, Gus Choi memastikan kalau seluruh partai pendukung majunya pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin akan siap membela.

Termasuk kata dia, bidang hukum dari Partai NasDem juga akan melakukan pembelaan terhadap proses hukum Cak Imin.

"Tapi kami ya memang sepakat bulat, pasangan Anies-Muhaimin apapun yang terjadi, kami semua pendukung akan membela sampai kapan pun. Kita pun akan membela," tukas dia.

Nilai Pemanggilan Cak Imin oleh KPK Bermuatan Politik

Partai NasDem buka suara soal pemanggilan bakal calon wakil presiden (cawapres) dari koalisinya yakni Muhaimin Iskandar alias Cak Imin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Cak Imin rencananya akan diperiksa oleh KPK terkait dengan kasus dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemenaker).

Menyikapi hal itu, Ketua DPP Partai NasDem Effendi Choirie menyebut, kalau pemanggilan oleh KPK seperti ada muatan politiknya.

"Ini ada apa ini, (pemanggilan) ini betul proses hukum atau ini politik, KPK betul menjadi alat penegak hukum dalam konteks pemberantasan korupsi atau menjadi alat politik," kata pria yang akrab disapa Gus Choi tersebut kepada awak media di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta, Selasa (5/9/2023).

"Jadi pertama kita tidak otomatis mengatakan ditunggangi tapi punya persepsi bahwa kita curiga langkah KPK ini tidak murni hukum," sambungnya.

Tudingan itu dilayangkan Gus Choi, didasari karena dirinya merasa janggal dengan proses hukum terhadap Cak Imin.

Sebab, perkara ini sejatinya sudah pernah bergulir pada 13 tahun silam dan terhenti begitu saja. Saat itu, Cak Imin menduduki kursi Menaker di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).