androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Fransiskus Adhiyuda

News, SERANG - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menganggap peryataan Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono soal Golkar tak bisa melarang Ridwan Kamil untuk berpasangan dengan Ganjar Pranowo, merupakan hal positif.

Meski begitu, Hasto menegaskan bahwa keputusan soal bakal Cawapres Ganjar Pranowo tetap ada di Ketua Umum Megawati Soekarnoputri bersama parpol pendukung.

"Apa yang dikatakan Pak Agung Laksono tentu saja merupakan hal yang positif, yang menjadi bagian konsideran dari kesadaran kami," kata Hasto saat ditemui di sela-sela Rakerda III PDIP Provinisi Banten, di Kantor DPD PDIP, Kota Serang, Minggu (10/9/2023).

Baca juga: Cak Imin Minta Maaf ke AHY usai Jadi Cawapres Anies, Berharap Demokrat Kembali ke Koalisi

"Tapi nanti Ibu Mega-lah yang akan melakukan, mengolah untuk menetapkan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo," sambung dia

Hasto juga meyakini, bahwa peryataan Agung Laksono itu juga turut menandakan bahwa Bacapres Ganjar Pranowo berpotensi mendapat banyak dukungan.

Dia pun mengulas soal pengumaman Ganjar Pranowo sebagai Bacapres oleh Megawati bersama Presiden Jokowi pada 21 April, lalu.

"Bagi PDI Perjuangan ini menunjukkan bahwa Pak Ganjar Pranowo yang sudah ditetapkan oleh Ibu Mega dan kemudian mendapatkan juga dukungan dari PPP, Perindo, dan Hanura, serta ketika deklarasi saja didatangi oleh Pak Jokowi, ini menunjukkan sosok pemimpin yang memiliki banyak dukungan," jelas dia.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, pihaknya tak bisa melarang mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil untuk berpasangan dengan bakal calon presiden (capres) PDI-P Ganjar Pranowo.

Baginya, Golkar seharusnya bangga karena salah satu wakil ketua umumnya dianggap mumpuni untuk menjadi bakal RI-2.

Baca juga: Ramai Ganjar Pranowo Muncul di Tayangan Azan TV, Ini Kata PDIP hingga Reaksi Anies-Cak Imin

“Kalau (Ridwan Kamil) diminta berpasangan dengan Pak Ganjar, saya kira itu sebuah kehormatan dan bagi Golkar, tentu tidak ada alasan untuk melarang,” kata Agung Laksono seperti dikutip dari Kompas.com

“Karena saya yakin bahwa dia tetap sebagai salah satu waketum (wakil ketua umum) DPP Partai Golkar,” sambung Agung Laksono.