androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Ashri Fadilla

News, JAKARTA - Tiga tersangka baru telah ditetapkan dalam kasus korupsi pembangunan Jalan Tol Japek II Elevated alias Jalan Layang Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) hari ini, Rabu (13/9/2023).

Mereka ialah: Djoko Dwijono (DD) sebagai Mantan Direktur Utama PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek (JJC), YM selaku Ketua Panitia Lelang pada JJC dan TBS selaku Tenaga ahli jembatan pada PT LAPI Ganeshatama Consulting.

Baca juga: BREAKING NEWS: 6 Bulan Penyidikan, Kejagung Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Tol Japek MBZ

Dalam perkara ini, para tersangka diduga melakukan persekongkolan jahat untuk mengatur tender proyek.

"Diduga terdapat perbuatan melawan hukum, persekongkolan jahat untuk mengatur spesifikasi untuk memenangkan pihak tertentu," kata Dirdik Jampidsus Kejaksaan Agung, Kuntadi dalam konferensi pers, Rabu (13/9/2023).

Secara khusus, DD disebut-sebut berperan mengatur spesifikasi barang. Hal itu dilakukan agar tender dimenangi pihak-pihak yang sudah ditargetkan.

"Saudara DD selaku Dirut JJC secara bersama-sama melawan hukum menetapkan pemenang lelang setelah sebelumnya telah mengatur spesifikasi barang yang secara khusus ditujukan menguntungkan penyedia baru," kata Kuntadi.

Kemudian YM sebagai ketua panitia lelang berperan turut serta mengkondisikan pengadaan.

Baca juga: Kejaksaan Agung Periksa Eks Direktur Utama Kakatau Steel Terkait Perkara Tol Japek MBZ

"YM selaku Ketua Panitia Lelang secara melawan hukum turut serta mengkondisikan pengadaan yang sudah ditentukan siapa pemenangnya," ujarnya.

Adapun TBS sebagai tenaga ahli jembatan berperan untuk mengurangi kualitas melalui gambar rencana teknik detail engineering design

Di dalam gambar teknik tersebut, dia mengurangi spesifikasi volume.

"TBS diduga turut serta menyusun gambar rencana teknik detail engineering design yang didalamnya terdapat pengkondisian pengurangan spesifikasi volume," kata Kuntadi.

Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.