androidvodic.com

Laporan wartawan News, Fahdi Fahlevi

News, JAKARTA - Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) sebagai alat ukur pembangunan manusia dan masyarakat.

IPMas menjadi indikator pembangunan non ekonomi yang dapat menjadi salah satu rujukan utama memotret kondisi masyarakat di Indonesia.

Berdasarkan nilai IPMas, pembangunan masyarakat di Indonesia masuk pada kategori sedang yakni, sebesar 62,85 pada tahun 2021.

"Pembangunan yang esensial harus dikembangkan untuk menghargai keragaman dan perbedaan, membangun harmoni sosial, serta mengukuhkan solidaritas sosial dan daya rekat masyarakat,” ujar Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Amich Alhumami, Ph.D., melalui keterangan tertulis, Selasa (14/11/2023).

Hal tersebut diungkapkan oleh Amich pada Seminar Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas.

Sementara itu, nilai Dimensi Inklusi Sosial lebih tinggi dari capaian IPMas dengan nilai 78,08.

Menurut Amich, hal ini menunjukkan kesetaraan bagi setiap individu untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Sedangkan Dimensi Kohesi Sosial dan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Sipil memiliki nilai di bawah capaian IPMas masing-masing dengan nilai 56,37.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti, Ph.D., mengungkapkan konflik horizontal masih menjadi tantangan bagi pembangunan masyarakat.

"Pembangunan masyarakat masih menghadapi beragam persoalan, salah satunya terkait konflik horizontal antarkelompok masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia yang masih kerap terjadi," tutur Amalia.

Dirinya mengatakan semua pihak harus turut andil dalam mengatasi tantangan ini.

"Hal ini menjadi tantangan yang perlu memperoleh perhatian semua pihak. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah menyusun indikator yang dapat mengukur kondisi sosial masyarakat,” ujar Amalia.

Pemerintah melalui RPJPN 2025-2045 telah berupaya mengarahkan orientasi pembangunan tidak sekadar memperkuat sektor ekonomi tapi juga membangun manusia dan masyarakat yang beretika, bermoral, dan berbudaya.

Mewujudkan visi tersebut pemerintah memperkuat tiga dimensi utama: kohesi sosial, inklusi sosial, dan kapasitas masyarakat sipil.

Baca juga: Kemendikbudristek dan Bappenas Kaji Hasil Musrembang Pemajuan Kebudayaan

Seminar ini juga menghadirkan beberapa narasumber, antara lain peneliti BRIN Dr. Amin Mudzakkir, Akademisi/Sosiolog UNJ, Dr. Robertus Rober, dan Sosiolog Organisasi UI Meuthia Ganie-Rochman, Ph.D.