androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Rina Ayu

News, JAKARTA - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyesalkan ada sticker bergambar kepala daerah yang sengaja dipasang stiker pada toples menu makanan pada Program Makanan Tambahan (PMT) di Kota Depok.

Hal itu kata dia, tidak sesuai standar pusat.

Lantaran anggaran tersebut berasal dari negara atau APBN.

“Itu lebih tidak sesuai lagi, mestinya tidak boleh karena ini murni bantuan dari pemerintah, sasarannya adalah keluarga-keluarga yang berisiko stunting. Itu termasuk penyalahgunaan,” ujar Hasto saat ditemui dalam kegiatan Forum Data Nasional di Menara Denaraksa, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Ia menerangkan dalam program tersebut, pemerintah telah menyusun petunjuk atau standar khusus. Adapun petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dibuat oleh Kementerian Kesehatan.

“Pemerintah Pusat mengirim anggaran selalu disertai petunjuk apa saja yang harus dibeli," tutur dia.

Lebih lanjut, jika suatu daerah tidak menjalankan program yang tidak sesuai petunjuk pusat, maka kesalahan ada pada eksekutor seperti Puskesmas, bupati, atau walikota.

Hasto menerangkan, sumber anggaran menu pencegah stunting itu berasal dari APBN.

Dana dikirim dari Kementerian Kesehatan ke Puskesmas.

"Sehingga pemerintah daerah mengawal realisasi uang yang dikirim ke Puskesmas untuk membeli produk lokal," ungkap dokter kandungan ini.

Disoroti Menko PMK

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy turut menyoroti menu makanan pada Program Makanan Tambahan (PMT) di Kota Depok itu.

Ia menyebut, hal itu masuk kategori tidak layak karena tidak mengandung gizi seimbang dsn kurang memenuhi gizi dari segi penyediaan protein hewani.

Menu makanan yang disediakan tersebut terdiri dari nasi, kuah sup, sawi, dan tahu.

"Saya baca dilihat dari penjelasan wartawan, itu sangat tidak layak untuk makanan tambahan. Karena makanan tambahan harus memenuhi syarat karbohidrat, protein hewani, vitamin, mineral, harus betul-betul syarat cukup," kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Muhadjir pun menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh main-main dalam menggunakan anggaran yang sudah disediakan untuk program penanganan stunting tersebut.