androidvodic.com

News - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons pernyataan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu yang menolak Ibu Kota Negara pindah ke IKN, Kalimantan Timur.

Dalam pernyataannya, Jokowi mengaku tidak keberatan dengan ucapan Ahmad Syaikhu tersebut.

"Ya itu pendapat kan boleh, menyampaikan opini kan silakan," ucap Jokowi, ditemui setelah acara Gerakan Tanam Pohon Bersama di Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu (29/11/2023).

Baca juga: Jokowi Ingatkan Presiden PKS: Pembangunan IKN Sudah Ada Undang-Undang, Kita Ingin Indonesiasentris

Hanya saja, Jokowi kembali mengingatkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah memiliki payung hukum yaitu undang-undang.

Jokowi tidak sependapat dengan opini yang menyebut pembangunan IKN dapat menimbulkan ketimpangan di Kalimantan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu justru menyebut, pemindahan ibu kota dapat memberikan dampak positif.

Di antaranya, pembangunan menjadi tidak terpusat hanya di Pulau Jawa atau Jawasentris.

Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan, bahwa 58 persen Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi Indonesia berasal dari Pulau Jawa.

Karena itulah, Jokowi berambisi melakukan Indonesiasentris agar petumbuhan ekonomi bisa merata ke seluruh pulau. 

"Di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi, di pulau yang lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, yang kita harapkan itu," papar Jokowi.

"Tapi ini (pembangunan IKN) kan tidak sehari dua hari atau setahun dua tahun, jangka panjang."

Baca juga: Kubu AMIN Kritik IKN, Istana: Hanya Janji Politik saat Kampanye Pemilu

Sebagai informasi, Ahmad Syaikhu menyarankan capres Anies Baswedan tidak melanjutkan upaya pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur jika terpilih sebagai presiden pada 2024.

Ahmad Syaikhu berjanji PKS akan berupaya mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara jika menang di Pileg 2024 mendatang.

Kendati demikian, Ahmad Syaikhu mengaku tidak akan menghentikan pembangunan IKN.