androidvodic.com

Laporan wartawan News, Danang Triatmojo

News, JAKARTA - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyampaikan besaran dan rincian alokasi anggaran pada tahun 2024.

Pada Tahun Anggaran (TA) 2024, BP2MI memperoleh anggaran sebesar Rp530.513.681.000. Jumlah tersebut diketahui naik signifikan dibandingkan tahun 2023, yang sebesar Rp382.823.821.000.

Kenaikan anggaran ini kata Benny, amat dibutuhkan BP2MI dalam menjalankan tugas utamanya yakni melindungi pekerja migran Indonesia (PMI).

Benny sempat menyampaikan kepada anggota dan pimpinan Komisi IX DPR bahwa anggaran BP2MI tidak ideal, di mana 60 persen anggaran selama 5 tahun terakhir diperuntukan untuk belanja operasional, sementara 40 persen untuk belanja barang non operasional untuk layanan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia.

"Di situ tidak idealnya. Sehingga kami tidak henti-henti terus menyampaikan perjuangan agar anggaran BP2MI ditambah," kata Benny dalam konferensi pers di kantor BP2MI, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (5/12/2023).

Ia menyebut anggaran yang tak cukup membiat pelaksanaan program dan kegiatan BP2MI tidak maksimal. Diantaranya masih adanya kekurangan anggaran untuk program prioritas nasional maupun prioritas lembaga.

"Di antaranya masih terdapat kekurangan anggaran baik untuk program prioritas nasional maupun prioritas lembaga, selain itu terjadi pengurangan anggaran dari blokir automatic adjustment," kata dia.

Adapun uang lebih dari Rp530 miliar ini akan dialokasikan ke lima satuan kerja (satker) di tingkat pusat, yakni tiga kedeputian, sekretariat, dan inspektorat, serta kepada 23 satker daerah dalam hal ini BP3MI.

Postur anggaran BP2MI Tahun 2024, kata Benny memiliki proporsi yang jauh lebih baik di mana 46 persen dari total pagu BP2MI merupakan belanja operasional termasuk belanja pegawai, dan 54 persen untuk Belanja Barang Non Operasional (BBNO) yang mendukung program layanan penempatan dan pelindungan PMI.

Kegiatan prioritas lembaga BP2MI TA 2024 meliputi sosialisasi media dan mitra kerja, verifikasi dokumen pekerja migran Indonesia G to G, pemberangkatan pekerja migran Indonesia G to G, komunitas relawan pekerja migran Indonesia.

Kemudian pemberantasan sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia, serta penguatan sarana dan prasarana pelayanan publik pusat dan daerah.

Lebih lanjut, Benny dan jajaran turut berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menkeu Sri Mulyani atas penambahan anggaran BP2MI tahun depan.

"Saya dan seluruh jajaran BP2MI menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, karena ini peristiwanya disetujui setelah disampaikan langsung kepada Bapak Presiden. Jadi selain kepada Bapak Presiden kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan RI, terima kasih juga kepada pimpinan dan anggota Komisi IX DPR RI," papar Benny.

Benny meyakini, peningkatan anggaran ini dapat mendorong peran negara dalam memberikan perlindungan PMI di luar negeri. Benny juga meminta pertanggungjawaban penggunaan anggaran dilakukan secara terbuka dan akuntabel.

"Silakan pekerja migran, publik, LSM, para pegiat kemanusiaan atau teman-teman aktivis antikorupsi ini bisa kontrol semua," pungkas Benny.