androidvodic.com

News, JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2023 bertema 'Investasi Berkeadilan dan Berkelanjutan' digelar di Balai Kartini Exhibition and Convention Center, pada Kamis (7/12/2023). 

Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan bahwa investasi harus terus tumbuh untuk mendatangkan dan menambah penerimaan negara dan daerah. 

Selain itu investasi dipandang dapat meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, yang juga berpengaruh besar kepada penerimaan negara, 

"Karena PPh Badan pasti kita dapat, PPh Karyawan pasti kita dapat. Bea ekspor, PNBP, kalau kita ikut masuk saham berarti juga dapat dividen setiap tahunnya," kata Jokowi.

"Dan alhamdulliah, kita melihat di IMD Global Competitiveness Index di tahun 2023, Indonesia melompat dari rangking 44, ke rangking 34. Kita harus mengejar lagi, agar kita semakin baik," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto memaparkan soal peta jalan sebagai upaya percepatan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaat Ruang (KKPR).

Ia menjelaskan bahwa target pemerintah terkait pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 5,1 persen, dapat ditempuh salah satunya lewat kemudahan berusaha dan reformasi perizinan berusaha berbasis risiko. 

Hadi menyebut kebijakan tersebut  jadi upaya untuk peningkatan daya saing investasi di Indonesia melalui penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha.

"Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan dilakukan melalui layanan penerbitan KKPR oleh Kementerian ATR/BPN, layanan Persetujuan Lingkungan (PL) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," ungkap dia.

Eks Panglima TNI ini menyatakan bahwa KKPR merupakan representasi tata ruang sebagai pelaksanaan pembangunan, yang juga sejalan dengan amanat dalam UU Penataan Ruang.

Tidak hanya itu, UU Cipta Kerja kata dia, merupakan payung hukum dalam memberikan kepastian investasi.

"Dengan adanya kepastian ini, maka akan mempercepat realisasi investasi, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi," pungkas Hadi.

Turut hadir dalam Rakornas 2023, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir; Menteri Investasi/Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia; Sekretaris Kabinet Pramono Anung; dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.