androidvodic.com

Wapres: Jangan Sampai Pemilu dan Pilkada Bikin Program Pelayanan Kepemudaan 2024 Tak Berjalan - News

Laporan Wartawan News, Gita Irawan

News, JAKARTA - Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin meminta agar jangan sampai pemilu dan pilkada 2024 membuat program pelayanan kepemudaan tahun 2024 tak berjalan dengan baik.

Ma'ruf mengatakan program pelayanan kepemudaan di tahun 2024 akan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan pemilu dan pilkada serentak.

Untuk itu, ia juga meminta para kementerian dan lembaga terkait mencermati dinamika dan implikasinya terhadap program pelayanan kepemudaan.

Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Tingkat Menteri Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Kamis (25/1/2024).

"Jangan sampai ini kemudian semuanya tidak terlaksana karena masalah pemilu dan pilkada baik di kementerian maupun di pemerintah daerah supaya tahun 2024 ini tetap dipastikan kelancaran dan keberhasilannya. Ini jangan sampai pemilu dan pilkada ini membuat program ini tidak bisa dilaksanakan dengan baik," kata Ma'ruf.

Ia mengatakan telah mendapatkan laporan dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo bahwa IPP tahun 2022 mencapai 55,33.

Ia juga bersyukur adanya kenaikan 2 poin dari IPP tahun 2021 sebesar 53,33.

"Saya minta capaian ini terus ditingkatkan sehingga target IPP yang kita harapkan yaitu 57,67 di tahun 2024 ini bisa dapat tercapai," kata dia.

Ia juga mendengar soal masih diperlukan optimalisasi peran Kementerian Koordinator untuk mengawal dan memantau pelaksanaan dari Rencana Aksi Nasional (RAN) pelayanan kepemudaan pada masing-masing kementerian dan lembaga yang dikoordinasikan.

Selain itu, kata dia, komitmen dan koordinasi kelompok kerja tim koordinasi nasional penyelenggaraan kepemudaan masih perlu ditingkatan.

Selain itu, ia juga mendapat lapora bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Dalam Negeri sedang menyusun rujukan untuk memudahkan daerah dalam membuat Rencana Aksi Daerah (RAD).

"Dan saya minta agar penyusunan rujukan tersebut agar dipercepat penyelesaiannya sehingga dapat digunakan di awal tahun 2024 ini. Saya mohon nanti sudah seberapa jauh itu tersiapkan," kata dia.

Dalam pertemuan itu, ia juga meminta kepada para menteri untuk melaporkan kesiapan dan komitmen masing-masing dalam mendukung pelaksanaan koordinasi strategi selintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat