androidvodic.com

Laporan Reporter News, Rizki Sandi Saputra

News, JAKARTA - Wakil Presiden RI (Wapres) Maruf Amin meminta jajaran pemerintah melalui kementerian/lembaga untuk membuat kebijakan khusus guna menekan angka kemiskinan di Indonesia.

Kata Maruf Amin, target penurunan kemiskinan di Indonesia masih sebesar 2 persen dengan merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan tingkat kemiskinan Indonesia berada di angka 9,37 persen.

Pernyataan itu disampaikan Wapres saat memimpin rapat tingkat menteri dalam membahas program percepatan penanggulangan kemiskinan tahun 2024.

"Sementara target RPJMN 2024 itu 6,5 sampai 7,5 persen, ini artinya masih kurang 2 persen lebih ya, 2 persen lebih, targetnya 7,5 persen ini masih 2 persen," kata Maruf Amin di Istana Wapres RI, Kamis (22/2/2024).

Atas hal itu, Wapres Maruf Amin meminta agar jajaran kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk membuat beragam kebijakan khusus.

Baca juga: Ratusan Triliun Bansos Dikucurkan, Angka Kemiskinan Selama 12 Tahun Terakhir Hanya Turun 2 Persen

Agar kata dia, target penurunan angka kemiskinan itu harus bisa dicapai di akhir masa pemerintahan di tahun 2024 ini.

"Kita perlu ada kebijakan-kebijakan khusus melalui beragam program di kementerian, lembaga dan juga pemerintah daerah, dan dukungan nonpemerintah untuk mencapai 7,5 persen pada 2024," kata Maruf.

Atas hal itu, dalam rapat tingkat menteri ini Maruf Amin menyatakan ingin mendapatkan gambaran atau rencana dari pemerintah soal upaya untuk memenuhi target tersebut.

Baca juga: Soal Pengentasan Kemiskinan, Budisatrio Beberkan Target dan Strategi Prabowo Gibran

"Saya ingin nanti dapat gambaran rencana kita dan kemungkinan-kemungkinan capaian karena waktu kita hanya tinggal 7 apa 8 bulan, jadi waktunya tidak panjang lagi," kata dia.

Dalam lima tahun terakhir, menurutnya pemerintah sudah melakukan beragam upaya untuk menanggulangi kemiskinan.

Satu di antaranya terjadi besar-besaran di masa Covid-19 serta dengan memperluas bantuan sosial.

"Antara lain perluasan bantuan sosial, inovasi peningkatan pendapatan melalui kebijakan pasar tenaga kerja, mobilisasi perlindungan sosial pada masa pandemi Covid-19 hingga mampu mempertahankan angka kemiskinan di bawah 10 persen," kata dia.

"Tetapi masih ada tantangan seperti ketepatan sasaran program bantuan, ketepatan jumlah dan waktu penyalurannya," kata Maruf Amin.

Sebagai informasi, rapat ini turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki.