androidvodic.com

Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

News, JAKARTA - Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia  Ujang Komarudin buka suara mengenai usulan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) 7 persen.

Usulan tersebut disuarakan oleh politisi Partai NasDem Sugeng Suparwoto, beberapa waktu lalu.

Ujang menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas parlemen 4 persen yang harus diubah DPR sebelum Pemilu 2029, yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Ia menjelaskan, gugatan Perludem itu diajukan lantaran banyaknya suara rakyat yang hilang saat ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

"Jadi banyak caleg yg suaranya tinggi, suaranya besar, yang harusnya lolos ke Senayan, tapi karena partainya tidak lolos 4 persen, maka suara rakyatnya hilang, hangus," kata Ujang, saat dihubungi News, pada Jumat (8/3/2024).

Membandingkan dengan ambang batas parlemen 4 persen yang saat ini masih berlaku, Ujang menilai, usulan besaran 7 persen malah justru akan semakin membuang banyak suara rakyat.

Baca juga: Ujang Komarudin: Debat Cawapres Menarik, Ketiganya Tampil Maksimal

"Apalagi misalnya tadi, usulan NasDem 7 persen. Semakin banyak juga suara hilang dari masyarakat yang tidak terhitung," jelasnya.

Ia menerangkan, Indonesia pernah menggunakan beberapa angka ambang batas parlemen. Di antaranya, 2,5 persen, 3,5 persen, hingga akhirnya 4 persen.

Meski demikian, katanya, angka ideal itu merupakan hal yang relatif. Khususnya dalam politik, besaran angka tersebut diadakan secara konsensus alias kesepakatan partai-partai.

"Jadi kalau di angka 4 tadi dicabut, di angka 7 dianggap ketinggian, di angka 2,5 angka moderat misalkan, itu juga pasti ada yang protes," ucap Ujang.

Lalu, usulan 1 persen seperti Perludem itu bisa jadi bagus. Tetapi, partai-partai besar tidak mau, karena kalau 1 persen misalkan ya nanti banyak yang lolos ke Senayan juga, misalkan," sambungnya.

Lebih lanjut, Ujang menekankan, hal ini perlu menjadi perhatian karena menyangkut isi anggota DPR yang merupakan pembuat kebijakan politik Tanah Air.

"Yang penting suara rakyat tidak menghilang, penyederhanaan partai bisa dilakukan, dan partai-partai politik juga bisa diuji pertarungannya melalui kesungguhan dalam pemilu," kata Ujang.