androidvodic.com

News, JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono buka suara mengenai jatah kursi menteri untuk PDI Perjuangan (PDIP) jika bergabung dalam koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Dave Laksono mengatakan, mengenai pemilihan sosok untuk menjadi menteri tertentu merupakan kewenangan presiden.

"Mengenai posisi menteri itu adalah hak presiden yang menentukan, siapa dan dimana akan ditempatkan," kata Dave, saat dihubungi News, pada Jumat (12/3/2024).

Terkait hal itu, Dave Laksono menegaskan, agar jangan ada pihak yang mencampuri hak presiden dalam memilih menterinya.

Sekali lagi, katanya, hal tersebut merupakan otoritas yang dimiliki presiden.

"Jangan ada pihak luar yang mendikte presiden, karena hanya beliau yang memiliki otoritas akhir," ujarnya.

Meski demikian, Dave kemudian mengungkapkan, ada momen dimana presiden akan membicarakan langsung soal jatah menteri di kabinetnya bersama para ketua partai politik (parpol) yang tergabung koalisi.

Sebagai informasi, Prabowo-Gibran didukung Koalisi Indonesia Maju (KIM), dengan Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai PAN.

Tak hanya itu Prabowo juga mendapatkan dukungan dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), serta Partai Garuda.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengajak Prabowo merangkul pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD masuk ke dalam pemerintahan 2024-2029.

"Sebetulnya dua ini (Prabowo dan Ganjar) kan sahabat," ungkapnya seusai menghadiri acara open house di rumah dinas Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Kamis (11/4/2024).

Baca juga: Bakal Ada Menteri Kabinet Prabowo-Gibran dari Bali, Siapa?

Bamsoet berharap Prabowo dan Ganjar bisa merekonsiliasi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan hasil sengketa Pilpres 2024.

"Diharapkan dua sahabat yang sempat terpisah karena kompetisi untuk bisa merajut kedua tim ini untuk rekonsiliasi," ujarnya.

Bahkan, Ketua MPR RI ini berpendapat bahwa Pemerintahan Prabowo-Gibran tidak perlu ada oposisi.