androidvodic.com

Laporan Reporter News, Rizki Sandi Saputra

News, JAKARTA - Partai Demokrat menyatakan kalau adanya pro kontra dengan usulan penambahan jumlah kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran mendatang hanyalah perbedaan sudut pandang antara beberapa pihak maupun parpol.

Demikian pernyataan itu disampaikan oleh Kepala BPOKK Partai Demokrat Herman Khaeron, yang merespons santai soal pro kontra itu.

Kata Herman, sejauh ini tidak masalah jika ada pihak atau parpol yang tidak sepakat dengan usulan itu, untuk Demokrat sendiri akan mengikuti apa yang menjadi hak prerogatif presiden.

"Pasti pro kontra itu pasti ada gitu ya. Tinggal bagaimana kita cara pandangannya. Kalau kami di Demokrat ketika melihat ini hal ini menjadi hak prerogatifnya presiden," kata Herman kepada awak media saat ditemui di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2024).

Lebih lanjut, menurut Herman, penambahan jumlah kementerian saat ini memang sudah saatnya dan dinilai tepat.

Kata anggota Komisi VI DPR RI itu lantas menyebut kalau saat ini sudah saatnya Indonesia melakukan pengembangan portofolio kementerian.

"Dan tentu timingnya tepat dan saatnya memang kita melakukan pengembangan terhadap portofolio kementerian," ujar dia.

Lebih lanjut, Herman juga menyatakan dengan penambahan jumlah kementerian ini maka nantinya sistem pemerintahan akan makin efektif.

Pasalnya, dengan jumlah yang tidak dibatasi maka kebutuhan untuk menyusun kabinet akan makin luas dan lebih banyak.

"Karena pada akhirnya kalau melihat keefektifan justru semakin lingkupnya dispesifik ya kan kalau kementerian semakin lebar berarti kan lingkupnya semakin spesifik ya semakin efektif semestinya jadi bagaimana cara pandang," tutur dia.

Meski begitu, Herman menyebut semua komposisi atau jumlah kementerian di kabinet mendatang itu mutlak menjadi hak prerogatif dari presiden.

Sehingga, Demokrat kata dia, menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo dan Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.

Baca juga: Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Untuk Kepentingan Prabowo

"Jadi pada akhirnya nanti akan dikembalikan pada presiden terpilih. Jadi kalau cara pandang ada yang kemudian memandang ini tidak efektif ya dia punya cara pandanganya bagaimana ketidakefektifan itu," tandas dia.