androidvodic.com

News - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai berpotensi gabung pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilh RI 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Demikian disampaikan oleh Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago.

"Ya kalau kita melihat tentang potensi PKS, tentu lebih besar harapan PKS bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran," kata Arifki kepada Tribunnews, Jumat (17/5/2024).

PKS sendiri diketahui sudah menjadi pihak oposisi selama 10 tahun di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sehingga, kini partai yang dipimpin oleh Ahmad Syaikhu tersebut tengah melihat peluang masuk ke kabinet.

"Tetapi tentu ada pertimbangan lain juga, misalnya pilihan politik, PKS juga ingin melihat peluang lain ketika tidak diterima di pemerintahan Prabowo-Gibran, karena ada Partai Gelora juga di sana," pungkas Arifki.

PKS Gelar Musyawarah Majelis Syuro Bulan Depan

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) segera menggelar musyawarah majelis syuro memilih oposisi atau bergabung ke dalam pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Mengenai keputusan akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo-Gibran, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengatakan, musyawarah majelis syuro akan digelar pada bulan depan.

Nantinya majelis syuro PKS tersebut  akan segera memutuskan.

Namun, Mardani mengakui, secara pribadi, ia lebih memilih sebagai oposisi.

"Mungkin bulan depan (musyawarah majelis syuro). Itu akan diputuskan di majelis syuro. Kalau saya oposisi," ucap Mardani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Baca juga: PKS Bakal Tentukan Sikap Politik dalam Musyawarah Majelis Syuro, Politisi Golkar: Kami Tunggu Saja

Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Iqbal juga menyampaikan, hingga saat ini, PKS belum menentukan apakah akan menjadi pihak oposisi atau bergabung di era pemerintahan Prabowo-Gibran ini.

Ditegaskan Iqbal, saat ini, pihaknya sedang mengkaji pertimbangan-pertimbangan tersebut.

"Sampai saat ini kami masih berada di luar pemerintahan di era Pak Jokowi dan belum memutuskan untuk di era Pak Prabowo," ungkap Iqbal dalam program Overview Tribunnews, Kamis (16/5/2024).