androidvodic.com

News - Ketua DPP PDIP, Said Abdullah menjelaskan mengenai sikap politik partainya terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Said menegaskan, PDIP tak mengenai istilah oposisi atau partai penentang pemerintah terpilih.

Alasannya, kata Said, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Sehingga, istilah oposisi kurang tepat untuk digunakan.

"Kita dalam posisi tidak, pertama kami tidak mengenal oposisi karena kita presidensial," kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2024).

Penentuan sikap partai politik tersebut adalah hak prerogatif Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Said menjelaskan, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V yang akan digelar akhir Mei 2024 ini bukan untuk menentukan sikap politik PDIP.

"Rakernas tidak dalam forum (memutuskan) dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Karena sudah disepakati itu adalah prerogatif ibu Ketum," ucap Said.

Sebagai informasi, Rakernas nanti akan membahas hal-hal strategis yang akan dilakukan PDIP lima tahun ke depan.

"Baik secara politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya," kata Said.

Rakernas PDIP bakal digelar di Beach City International, Ancol, Jakarta pada 24 sampai 25 Mei 2024, bertemakan Satya Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang.

Baca juga: Ganjar Oposisi: Sikap Pribadi, Bukan Sikap Resmi PDIP

Sub temanya adalah Kekuatan Persatuan Rakyat, Jalan Kebenaran Yang Berjaya. 

PDIP Pastikan Tak akan Cawe-cawe Susunan Kabinet Prabowo-Gibran

Said juga memastikan, partainya tidak akan cawe-cawe dalam penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sebab, penyusunan kabinet itu merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih.

"Menyusun kabinet pemerintahan kewenangan penuh Bapak Prabowo Subianto. Kami tidak boleh cawe-cawe di situ."