androidvodic.com

News - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Ketua Panitia Seleksi (Pansel) calon komisioner dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode 2024-2029.

Hal ini disampaikan oleh Mensesneg, Pratikno di Gedung Utama Kemensetneg, Jakarta pada Kamis (30/5/2024).

Pratikno menuturkan seluruh anggota Pansel sudah ditunjuk oleh Jokowi lewat Keppres yang sudah ditandatanganinya.

"Memang benar bapak Presiden sudah menandatangani lengkapnya adalah Keppres tentang panitia seleksi Pimpindan dan Dewas KPK."

"Jadi ini satu panitia sekaligus untuk seleksi pimpinan KPK dan anggota Dewas KPK," katanya dikutip dari YouTube Kompas TV.

Selain Ateh, Pratikno menyebut pansel KPK juga diketuai oleh Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) sekaligus Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Arif Satria.

Arif pun turut merangkap sebagai Wakil Ketua dan anggota Pansel KPK.

Selain Arif, anggota lain dari Pansel KPK ini yaitu:

• Kepala PPATK: Ivan Yustiavandana
• Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Resiko Kemenkeu: Nawal Nely
• Komisaris PT Inalum: Ahmad Erani Yustika
• Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Kemenkumham: Ambeg Paramarta
• Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand): Elwi Danil
• Dewan Pengurus Transparency International Indonesia: Rezki Sri Wibowo
• Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair): Taufik Rachman

Baca juga: Jokowi Telah Pilih 9 Anggota Pansel KPK: Tapi Saya Nggak Hafal

Selengkapnya berikut profil dari Muhammad Yusuf Ateh yang dikutip dari berbagai sumber.

Profil Muhammad Yusuf Ateh

Dikutip dari laman UI, Muhammad Yusuf Ateh merupakan pria kelahiran Jakarta pada tahun 1964 lalu.

Riwayat pendidikannya pun diawali dengan berkuliah di D-IV Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).

Lalu, dia melanjutkan pendidikan masternya ketika mengambil jurusan Business Administration di University of Adelaide, Australia.

Tak puas, Ateh pun menempuh pendidikan doktoral di Universitas Indonesia (UI) dengan mengambil jurusan Administrasi Negara.