androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Fersianus Waku

News, JAKARTA - Chief Political Officer dari Political Strategy Group (PSG), Arief Budiman, mengatakan Gibran Rakabuming Raka tak bisa diposisikan hanya sebagai ban serep Prabowo Subianto dalam pemerintahan lima tahun mendatang.

"Baik secara fungsi konstitusionalnya, maupun secara politik atas dasar kalkulasi kepentingan pelbagai pihak yang tak menghendakinya melangkahkan kaki secara strategis selama lima tahun ke depan," kata Arief dalam keterangannya, Jumat (31/5/2024).

Baca juga: Pengamat Soroti Putusan MA, Sebut Terlalu Dipaksakan dan Mirip Putusan MK yang Loloskan Gibran

Walaupun, kata Arief, Gibran tak punya ruang gerak besar untuk menjelma penuh sebagai kepanjangan tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia berpendapat Prabowo akan susah untuk memarkirkan putra sulung Presiden Jokowi itu dalam urusan politik.

Sebab, Gibran menjadi kekuatan simbolik atas janji Prabowo memberi ruang politik pada anak muda.

"Dalam ruang konstitusional, Gibran akan berperan sebagai wakil presiden pada ruang gerak yang sangat terbatas bahkan nihil dari sisi kewenangan membuat kebijakan, tapi cukup lapang secara langkah politik," ujar Arief.

Arief menilai langkah-langkah Gibran ke depan sangat mungkin besar di lini politik. Dia meyakini Gibran tak akan menepi dalam urusan politik seperti Ma'ruf Amin.

Gibran akan tetap berusaha tampil menjadi figur politik sentral melalui permainan simbolik yang selama ini menjadi kekuatan utamanya.

Baca juga: Jokowi Tak Peduli Penolakan Tapera, Prabowo Punya Janji Bangun 3 Juta Rumah, Hidup Buruh Makin Sulit

"Terutama untuk membesarkan sosoknya sebagai tokoh populis di kalangan anak muda, yang memang menjadi kekuatan utamanya," ucap Arief.

Menurutnya, bisa berperan sebagai penjembatan kepentingan antara parpol-parpol pendukung jika tetap berada di luar pusaran kepartaian.

Sebagai imbal balik, kata Arief, Gibran bisa mengorkestrasi isu politik praktis secara lebih luas melalui parpol-parpol tersebut.

"Lebih jauh lagi, Gibran akan selalu tampak seksi di mata para parpol sebagai sosok alternatif untuk diusung pada Pilpres 2029 bila pada saatnya nanti mereka tak memiliki kandidat dari internalnya," tuturnya.

Arief memandang Gibran perlu membuka ruang bagi para pemangku kebijakan publik dari pelbagai sektor untuk menyampaikan aspirasi, pandangan, bahkan kriti guna mampu memaksimalkan peran wakil presiden.

Singkatnya, dia menyarankan Gibran membuat Vice Presidential Collaborative Governance Office.

Gibran juga dinilainya perlu membuka komunikasi strategis dengan para mantan wakil presiden.

Baca juga: Profil Budisatrio Djiwandono, Keponakan Prabowo Dipertimbangkan Gerindra Maju Pilkada Jakarta 2024

"Sehingga, bisa menegaskan kesan Gibran sebagai jembatan atau katalis pemerintahan kolaboratif yang selama 10 tahun pemerintahan Jokowi kerap dianggap tidak berjalan," ungkap Arief.

Arief mencotohkan seperti kebijakan yang kerap berubah baik dicabut maupun diganti pasca menuai kontroversi publik.

"Langkah tersebut akan dapat menenangkan kekhawatiran publik bahwa pemerintahan Prabowo mendatang akan berjalan kaku dan tertutup," imbuhnya.