Sidarto Danusubroto Prihatin Demokrasi Indonesia saat Ini NPWP: Nomor Piro, Wani Piro - News
Laporan Wartawan News Rahmat W Nugraha
News, JAKARTA - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Irjen Pol (Purn) Sidarto Danusubroto mengaku khawatirkan demokrasi Indonesia saat ini.
Ia menyebutkan demokrasi Indonesia saat ini NPWP alias nomor piro, wani piro.
"Saat ini perlunya melahirkan satu demokrasi yang baik untuk kita. Saya terus terang prihatin," kata Sidarto dalam pidato peluncuran kembali edisi revisi bukunya yang berjudul 'Jalan Terjal Perubahan' di Jakarta, Selasa (11/6/2024).
Sekarang ini kata Sidarto demokrasi Indonesia NPWP, demokrasi nomor piro wani piro.
"Ini yang saya prihatinkan. Untuk menjadi kepala daerah gubernur membutuhkan ratusan miliar rupiah. Untuk menjadi bupati walikota puluhan miliar rupiah. Untuk menjadi anggota DPR sama saja," lanjutnya.
Ia menegaskan saat ini untuk menjadi apa saja membutuhkan uang.
"Kepala daerah itu tidak perlu dipilih nanti biayanya mahal. Disaat yang sama dia harus mengembalikan biayanya," terangnya.
Kata Sidarto untuk menjadi kepala daerah dibantu bohir-bohir. Sehingga ketika terpilih harus memberikan proyek kepada bohir-bohirnya.
Baca juga: Peluncuran Buku Jalan Terjal Perubahan Karya Sidarto Danusubroto, Try Sutrisno hingga Moeldoko Hadir
"Akhirnya proyek-proyek APBD di daerah itu dalam 20 tahun ambrol," terangnya.
Terkini Lainnya
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Irjen Pol (Purn) Sidarto Danusubroto mengaku khawatirkan demokrasi Indonesia saat ini.
Kata Jokowi soal Sosok T Pengendali Judi Online Indonesia: Saya Enggak Tahu
BERITA REKOMENDASI
VIDEO Kala Kaesang Usulkan Ridwan Kamil Maju Pilkada Jakarta
BERITA TERKINI
berita POPULER
Telisik Inisial T, Bareskrim Periksa Benny Rhamdani Ungkap Sosok Sang Pengendali Judi Online
Rendy NS Umboh Jadi Kornas JPPR 2024-2026
Tutupi Muka, Anggota DPR Ujang Iskandar Dikabarkan Operasi Wajah di Vietnam Sebelum Ditangkap
Beda Pendapat Dua Mantan Kabareskrim Penanganan Kasus Vina Cirebon: Susno Duadji Vs Ito Sumardi
Dilema PP Muhammadiyah soal Izin Tambang Bagi Ormas: Kita Nggak Bisa Memilih Konsesi Khusus