Komisi II DPR Minta Menteri ATR Benahi Kepastian Hukum Tumpang Tindih Pertanahan - News
Laporan Wartawan News, Rahmat W Nugraha
News, BALI - Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang meminta Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membenahi kepastian hukum tumpang tindih pertanahan.
Menurutnya selama ini tidak ada regulasi yang mengatur hal tersebut.
"Yang pasti tumpang tindih tanah itu tidak ada regulasinya. Maka saya minta selama ini supaya regulasi tumpang tindih tanah itu harus dikeluarkan," kata Junimart kepada News di Bali, Jumat (14/6/2024)
Dijelaskan Junimart, regulasi pertanahan sangat banyak, mulai dari atauran Kementan, KLHK, hingga pertambangan.
Untuk itu, ia menyebut tak ada kepastian hukum untuk hak atas kepemilikan tanah.
Baca juga: KPK Temukan 244 Kasus Mafia Tanah Sejak 2018–2021, Minta Kementerian ATR Perbaiki Sistem Pelayanan
"Regulasi pertanahan itu sangat banyak sekali. Ada regulasi dari Kementan, pertambangan, KLHK. Sehingga tidak ada kepastian hukum untuk hak kepemilikan tanah," jelas Junimart.
Wakil Ketua Komisi II DPR itu meminta Menteri AHY untuk menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas (Ratas) bersama Presiden Jokowi.
Baca juga: Menteri ATR/BPN Percepat Proses Pengadaan Lahan Relokasi Korban Erupsi Gunung Ruang
"Saya sudah minta ini kepada Menteri ATR/BPN. Supaya menyampaikan dalam ratas dengan Pak Presiden segera mungkin membenahi ini. Supaya kepastian hukum tentang tumpang tindih tanah ini bisa terwujud," katanya.
Terkini Lainnya
Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang meminta Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membenahi kepastian hukum tumpang tindih pertanahan
Paus Fransiskus akan Temui Pemuka Agama Indonesia di Masjid Istiqlal
BERITA REKOMENDASI
BERITA TERKINI
berita POPULER
TNI Berencana Ubah Puspen jadi Puskominfo, Struktur Organisasi Bakal Sama Seperti Perusahaan Media
KPK Dalami Rekening 'Orang Kepercayaan' Bupati Nonaktif Labuhanbatu
Pekerja Kurir dan Logistik Terancam PHK, Buruh: Sumbernya UU Cipta Kerja
Mabes TNI Tunggu Penyelidikan Kasus Wartawan Tewas Terbakar Usai Beritakan Dugaan Bisnis Judi
PDIP: Kita Tak Pernah Berseberangan dengan Jokowi