androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Danang Triatmojo

News, JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Prof. Siti Ruhaini Dzuhayatin, mengatakan moderasi beragama jadi inisiatif atas arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam upaya mengonsolidasikan modalitas Indonesia untuk kepentingan diplomasi.

Hal ini disampaikan Siti dalam konferensi pers pelaksanaan Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB), di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Sebagai informasi, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu RI) bersama Institut Leimena akan menggelar Konferensi Internasional LKLB pada 10-11 Juli 2024 mendatang.

Forum ini membahas upaya penguatan kolaborasi multiagama di tengah berbagai tantangan dunia saat ini.

“Moderasi beragama itu adalah betul-betul sebuah inisiatif yang itu langsung dari Presiden karena kita membutuhkan konsolidasi modalitas Indonesia untuk diplomasi,” kata Siti.

Senior Fellow Institut Leimena ini mengatakan sejatinya masyarakat Indonesia memang merupakan masyarakat yang moderat. Moderat itu, lanjutnya, tercipta secara alami atau bagian dari berkah yang diberikan oleh Tuhan.

Keunggulan ini, lanjutnya, bisa menjadi salah satu modal bagi Indonesia untuk kerja sama dengan negara-negara lain.

“Sejatinya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang moderat, by nature, bisa dikatakan itu adalah berkah Tuhan,” ungkapnya.

Adapun dalam konferensi internasional ini mengambil tema "Multi-faith Collaborations in a Inclusive Society" atau Kolaborasi Multiiman dalam Masyarakat yang Inklusif. 

Forum ini akan jadi wadah bagi dari berbagai pemeluk agama dan kepercayaan untuk saling belajar dan bekerja sama dengan tetap menghormati perbedaan guna mengatasi masalah yang jadi perhatian bersama.

Baca juga: UIN Raden Mas Said Surakarta Hadiri Rapat Koordinasi KKN Moderasi Beragama Tahun 2024

Selama dua hari pelaksanaan, Konferensi Internasional LKLB ini menghadirkan 50 narasumber lintas negara yang mengisi 5 panel utama dengan format hibrid dan 10 sesi breakout.

Sekitar 200 peserta diundang yang merupakan pejabat pemerintah dalam dan luar negeri, duta besar negara sahabat, hingga akademisi.