androidvodic.com

News - Peneliti Laboratorium Administrasi dan Kebijakan Publik, Universitas Lampung, Dodi Faedlulloh mengapresiasi program pelayanan kepemudaan yang diagagas Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Ario Bimo Nandito Ariotedjo.

Menurutnya, program ini bertujuan untuk pemberdayaan pemuda dan diisi juga oleh pemuda.

Awalnya, Dodi menyinggung soal Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor dalam Pelayanan Kepemudaan.

Kata dia, kebijakan itu adalah langkah yang tepat dan krusial.

“Isu dan pelayanan kepemudaan terlalu penting untuk hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Pemuda dan Olahraga saja. Generasi muda kita mewakili masa depan negeri ini, dan untuk memenuhi kebutuhan mereka diperlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai sektor. Secara normatif, peraturan ini bisa menjadi lompatan besar,” ujarnya, Rabu (17/7/2024).

Peraturan itu bertujuan untuk meningkatkan efektivitas layanan pemuda dengan memastikan bahwa program dan kegiatan diselenggarakan oleh beragam sekor.

“Hal ini akan menumbuhkan program sinergis yang berfokus pada kesadaran, pemberdayaan, serta pengembangan keterampilan perintis pemuda,” ucapnya.

Baca juga: Daftar Nama 76 Calon Paskibraka pada HUT ke-79 RI di IKN

Dodi menilai, Perpres itu jangan sampai mubazir. Perlu pengawalan agar aturan itu berjalan dengan baik dan semestinya.

Dodi pun mencontohkan salah satu langkah baik yang diambil oleh Menpora Dito.

Menpora membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan  Pelayanan Kepemudaan yang merupakan tindak lanjut dari Perpres Nomor 43 Tahun 2022.

“Beberapa waktu lalu, Kemenpora merilis Tim Asistensi Kelompok Kerja, Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, yang diisi oleh anak-anak muda yang memiliki kapasitas di bidangnya. Semoga tim ini bisa menjadi akselerator dan dapat meretas sisi birokratis dalam koordinasi,” katanya.

Baca juga: Waketum PKB Nilai Tak Perlu ada Sanksi untuk Lima Pemuda Mengatasnamakan NU Bertemu Presiden Israel

Tim tersebut bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. Di tingkat nasional  terdapat 27 kementerian dan lembaga negara yang masuk dalam tim koordinasi penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, hingga Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP).

Keberhasilan Perpres 43 tahun 2022 itu bergantung pada pengawasan yang serius dan berkelanjutan. Tak hanya di tingkat pusat, tapi juga sampai di tingkat daerah karena tim koordinasi tersebut dibentuk hingga tingkat kabupaten dan kota.

“Keberhasilan peraturan ini bergantung pada pengawasan yang serius dan berkelanjutan di tingkat daerah. Pemerintah daerah juga berperan penting dalam menerjemahkan kebijakan nasional menjadi inisiatif lokal yang berdampak,” ujarnya.

Dodi melihat potensi generasi muda di berbagai daerah sangat besar. 

“Potensi tersebut perlu dimanfaatkan melalui implementasi yang cerdas dan terpantau dengan baik oleh anak-anak muda itu sendiri,” katanya.