Pelabuhan di Nunukan Terapkan SOP Kewaspadaan Dini Virus Zika - News
News, TANJUNG SELOR - Sebagai beranda depan Indonesia, aktivitas perlintasan antar negara di Kalimantan Utara (Kaltara) cukup tinggi baik dari dan ke negara tetangga seperti Malaysia maupun Filipina dan Singapura.
Hal itulah yang diwaspadai Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara terkait potensi penyebaran virus zika.
Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara melalui Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Lucas Sarapang menyatakan, instansinya sudah melaksanakan langkah koordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) bandara internasional Juwata Tarakan untuk mencegah masuknya virus zika di Indonesia melalui pintu-pintu kedatangan penumpang di bandara maupun pelabuhan.
Lucas menjelaskan, saat ini seluruh pesawat yang datang dari Malaysia diterapkan pemeriksaan seketat mungkin dengan alat termoscanner.
"Jika ada suhu badan di atas 48 derajat celcius langsung dikarantina dengan pemantauan 7 sampai 14 hari," sebutnya saat dikonfirmasi Tribun, Selasa (6/9/2016).
Khusus aktivitas pergerakan penumpang pelabuhan laut di Nunukan juga dilakukan pemantauan ketat.
Utamanya terhadap penumpang atau pun tenaga kerja Indonesia (TKI) yang masuk ke daerah itu.
"Di Nunukan standar operasional presedur KKP tentang kewaspadaan dini penyebaran virus zuka sudah ada dan telah diterapkan," sebutnya. (wil)
Terkini Lainnya
Seluruh pesawat yang datang dari Malaysia diterapkan pemeriksaan seketat mungkin dengan alat termoscanner
Operasi SAR Longsor Tambang Emas di Suwawa Hari Ke-3, Korban Hilang Bertambah Jadi 51 Orang
BERITA TERKINI
berita POPULER
Puja Puji Susno Duadji untuk Hakim Eman Sulaeman: Hebat! Tak Terpengaruh Tekanan Uang dan Kekuasaan
Pegi Setiawan Bebas, Demokrat Minta Polisi Profesional Tetapkan Seseorang Jadi Tersangka
KY Minta Semua Pihak Hormati Putusan Hakim Eman Sulaeman yang Kabulkan Praperadilan Pegi Setiawan
Hormati Putusan Praperadilan Pegi Setiawan, Komnas HAM Lanjut Penyelidikan Pembunuhan Vina dan Eky
Status Tersangka Pegi Setiawan Tak Sah, DPR Pertanyakan Akuntabilitas Polda Jabar