androidvodic.com

News, LAMONGAN - Panwaslu Lamongan menelusuri dugaan penyelewengan PKH untuk kepentingan salah satu calon gubernur di Pilkada Jatim. 

Ketua Panwaslu Lamongan, Toni Wijaya mengatakan, oknum yang membagikan kartu PKH dibarengi stiker gambar paslon Pilgub Jatim adalah seorang koordinator kelompok penerima PKH.

 "Hasil temuan sementara, yang dilaporkan itu ternyata adalah seorang ketua kelompok penerima PKH dan bukan seorang pendamping," kata Toni.

Meski demikian, pihaknya masih tetap mengusut dan menindaklanjuti laporan masyarakat ini dengan tetap meminta klarifikasi sejumlah pihak terkait.

"Meski bukan pendamping PKH, tetap harus diusut tuntas sesuai pengaduan masyarakat," katanya.

Mulai hari ini klarifikasi pelapor dan sejumlah saksi lainnya dilakukan hingga Sabtu depan.

Toni menuturkan, selain pelapor, pihaknya juga akan meminta keterangan dari pendamping PKH dari desa yang bersangkutan.

Sedangkan Koordinator Pendamping PKH Kabupaten Lamongan, Bayu Kurniawan, membantah dugaan adanya pendamping PKH yang melakukan pembagian stiker salah satu Paslon Pilgub Jatim kepada warga di Desa Kendalkemlagi, Kecamatan Karanggeneng, Lamongan.

"Setelah melakukan klarifikasi ternyata tidak ada pendamping PKH yang kampanye dan membagikan stiker salah satu Paslon di Pilgub Jatim kepada warga," terang Bayu Kurniawan, Kamis (26/4/2018) siang.

Bayu Kurniawan mengatakan, yang terjadi di lapangan adalah diduga ada salah satu warga yang membagikan stiker kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan itu tidak diketahui oleh Pendamping PKH yang menjadi fasilitator di desa tersebut.

Pendamping PKH tidak ada urusannya dengan Pilkada atau kampanye. Tugas pendamping PKH adalah sebagai fasilitator program kementerian sosial kepada warga khususnya Keluarga Penerima Manfaat.

Bantahan senada juga disampaikan oleh Kholis Fahmi, Koordinator Pendamping PKH Kecamatan Karanggeneng sekaligus Pendamping PKH di Desa Kendalkemlagi,

Kholis mengatakan, saat itu sepengetahuannya tidak ada pembagian stiker atau lainnya, apalagi pembagian uang tunai, karena pencairan dana PKH sekarang non tunai dan diterima langsung kepada KPM melalui ATM.

Usai pertemuan, pihaknya langsung kembali karena ada supervisi, dan kalau ada pembagian stiker tidak tahu.

Dirinya membenarkan adanya pertemuan rutin KPM tingkat desa, Selasa (24/04) beberapa lalu, tapi untuk melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap para warga penerima manfaat.

Kholis juga merasa tidak tahu-menahu soal dugaan yang dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Lamongan.

Bahkan dengan tegas dirinya membantah terkait nama terlapor dengan inisial LM warga yang diduga Pendamping PKH dan dilaporkan ke Panwaslu, bukanlah Pendamping PKH.