androidvodic.com

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Mohamad Yusuf

News, PAPUA-Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, Hasto Wardoyo, melakukan kunjungan kerja ke Jayapura, Papua.Dalam kunjungannya tersebut, ia menegaskan, bahwa dalam program kependudukan dan keluarga berencana, tidak membatasi jumlah anak.

"Konsep pembangunan keluarga dan KB (Keluarga Berencana) adalah yang ingin kita capai. Karena itu kami tegaskan, KB di sini jangan hanya dipersepsikan kontrasepsi dan membatasi anak," kata Hasto, dalam kunjungannya di Jayapura, Papua, Senin (18/11/2019) lalu.

Baca: Program PAPRA, Cara HMSP Cegah Penjualan Rokok ke Anak-anak

Hasto menyebut, untuk menjaga kualitas anak, harus dilakukan jarak kelahiran. Yaitu minimal tiga tahun dan maksimal lima tahun. "Jadi bukan jumlahnya dibatasi hanya dua. Kalau dua anak tapi jarak kelahirannya kurang dari tiga tahun, kualitas anak jadi tidak baik. Sebaliknya, jika anaknya enam tapi jaraknya tiga tahun, itu lebih terencana dan lebih baik kualitasnya," kata mantan Bupati Kulonprogo tersebut.

Di Papua sendiri, selama ini program KB kerap mendapatkan pertentangan dari warga. Dimana mereka menganggap, KB itu untuk membatasi jumlah anak hanya dua saja. Hal itu juga merupakan bertentangan dengan ajaran agama.

Selain itu, jumlah populasi di Papua masih tergolong sedikit. Sementara, wilayah geografinya masih terlalu luas.
"Jadi tidak bisa membangun satu nusantara ini dari ukuran Jakarta dipakai untuk seluruh daerah. Tidak bisa one size for all. Karena itu kami akan melakukan grand desain.

Bahkan jika istilah KB di Papua tidak diterima, kita bisa merubahnya menjadi Keluarga Sehat atau Keluarga Sejahtera. Kita tetap menjaga kearifan lokal," katanya.

Baca: BKKBN Jadikan Kampung Warbo Papua, Pilot Project Pusat Keluarga Berkualitas dan Berbahagia

Pendataan
Untuk melakukan grand design tersebut, Hasto menyebut bahwa pihaknya akan bekerjasama dengan Pemprov di Papua. Salah satunya dengan melakukan pendataan penduduk dengan menurunkan kader-kader di desa hingga kecamatan.

"Pendataan akan kami mulai pada tahun 2020. Kami ingin me-maping data, misalkan KK ini jumlah anaknya berapa. Ini untuk menopang grand desain pembangunan keluarga. Nanti data ini bukan jadi milik kami saja, tapi juga milik lokal seperti Kecamatan, Kabupaten, maupun provinsi” kata Hasto.

Baca: Mahfud MD Sebut Veronica Koman Punya Utang Beasiswa Kepada Pemerintah Indonesia

Pendataan tersebut, lanjut Hasto, sangat penting. Pasalnya, sangat dibutuhkan untuk pengelolaan penduduk. "Kalau kita tidak tahu penduduk itu sendiri, bagaimana kita bisa membuat rencana-rencana kedepan," jelasnya.

Salah satu data yang dibutuhkan, yaitu jumlah keluarga dalam satu KK (Kartu Keluarga). Berapa jumlah anak, data orang Papua asli (OAP) dan pendatang.

"Pemilahan data ini penting karena bisa membuat pola pertumbuhan seimbang kedepan. Bagaimana populasinya masih sedikit, kan perlu juga untuk dipertimbangkan agar pertumbuhan penduduknya seimbang," jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Hery Dosinaen, mengatakan bahwa rekonstruksi kebijakan yang sentralistik kepada kekhususan lokal Papua tersebut yang diharapkan. Namun tanpa harus mereduksi kebijakan pusat tersebut.

"Setidaknya kebijakan itu bisa diaplikasikan di daerah-daerah sesuai kearifan lokal di Papua. Karena kita semua tahu, jumlah penduduk Orang Asli Papua sangat sedikit. Sementara wilayah Papua sangat luas, tiga kali pulau Jawa," jelas Hery yang mendampingi Hasto tersebut.