androidvodic.com

News, BANDUNG -  Ribuan tenaga honorer di Jawa Barat menuntut Pemerintah agar diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) atau ASN.

Tuntutan tersebut disampaikan melalui aksi unjuk rasa seribu tenaga honorer dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (5/8/2022).

Baca juga: 2 Ribu Guru Honorer Tidak Lulus P3K, Forum Guru Tidak Tetap Audiensi ke DPRD Kota Medan

Aksi mereka diawali dengan longmarch dari beberapa titik kumpul kemudian berkumpul kembali di Jalan Diponegoro di depan Gedung Sate.

Akhirnya, kumpulan massa ini secara otomatis menutup Jalan Diponegoro.

Mereka membentangkan poster-poster protes kepada pemerintah yang dinilai hanya menyebut mereka sebagai garda terdepan penanganan Covid-19.

Namun setelah wabah mereda mereka harus menghadapi kebijakan penghapusan honorer pada 2023.

Awalnya, mereka menggelar musyawarah Honorer Nakes dan Non Nakes yang bekerja di Fasyankes milik pemerintah dari seluruh Jawa Barat.

Aksi damai ini didasari tuntutan mereka yang disampaikan berkali-kali melalui audiensi serta cara halus lainnya namun tidak menghasilkan suatu hasil keputusan yang berpihak kepada para honorer fasyankes.

Baca juga: Ratusan Tenaga Honorer Kesehatan Kota Tasikmalaya Unjuk Rasa Minta Jadi ASN atau PPPK

Padahal selama ini, mereka mengabdi di instansi pemerintah baik di kota maupun kabupaten, dan selama ini menjadi ujung tombak pada masa pandemi Covid-19.

Bahkan di antara para honorer banyak yang menjadi korban demi upaya menyelamatkan masyarakat akibat pandemi Covid-19.

Tenaga honorer rekam medis dari Kabupaten Subang, Roib (52), memgatakan sudah menjadi honorer sejak 16 tahun lalu.

Hal terberatnya adalah saat menghadapi pandemi di fasyankesnya.

"Kami berharap hak kami diperjuangkan supaya diakui sebagai ASN. Jangan dites lagi, semua sudah terbukti kita bisa melewati pandemi," katanya.

Hal serupa dikatakan Tresna (38) yang menjadi pramubakti di RSUD Kabupaten Bekasi.