androidvodic.com

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

News, JAKARTA -  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan akan mengirimkan surat kepada 52 pemerintah daerah (Pemda) yang tercatat belum melakukan sama sekali upaya konkret pengendalian inflasi.

Mantan Kapolri itu meminta Pemda serius dalam mengatasi inflasi di daerah masing-masing.

"Nanti akan kita suratin mereka, nanti yang belanjanya rendah sebagai warning. Sekaligus teman-teman media tampilkan supaya masyarakat melihat kinerja dari kepala daerahnya," kata Tito kepada awak media usai memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (28/11/2022). 

Tito mengatakan, sebagaimana arahan presiden penanganan inflasi juga perlu dilakukan dengan mekanisme yang sama dengan penanganan pandemi, di mana setiap minggu dilakukan pembahasan dan evaluasi. 

Baca juga: Kemendagri: Pendidikan Politik Pemilih Jadi Tugas Semua Pihak, Bukan Cuma Pemerintah atau Parpol

Hal itu dilakukan agar kepala daerah tetap peduli, sehingga isu inflasi menjadi fokus dan skala prioritas.

“Masih ada 52 daerah, ini kita memiliki datanya yang belum melakukan sama sekali, mudah-mudahan data saya yang salah. Ini teman-teman media yang di sini di-ekspose saja, biar publik tahu siapa yang kerja dan tidak,” tandasnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka inflasi pada November 2022 mencapai 5,42 persen secara year on year (yoy). 

Angka ini lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya, yakni pada Oktober 2022 yang tercatat 5,71 persen.

Mendagri menegaskan, selain kerja sama pusat, capaian tersebut juga disumbang oleh pemerintah daerah yang melakukan sembilan upaya pengendalian inflasi.

Sebab hal ini berhubungan dengan kesejahteraan rakyat.

"Ini menyangkut perut rakyat. Kenaikan harga barang dan jasa akan berdampak langsung kepada rakyat. Oleh karena itu perlu terus kita kendalikan," ujarnya.