androidvodic.com

Soal Penanganan Akses Jalan untuk Tambang dan Perkebunan, Pemerintah Diminta Bijaksana - News

News, JAKARTA - Pemerintah pusat dan daerah diharapkan lebih bijaksana dan berkoordinasi terkait persoalan lalu lintas jalan untuk akses produk pertambangan dan perkebunan di Jambi dan beberapa wilayah lain.

Lewat koordinasi diharapkan dapat mencari solusi terbaik bagi masyarakat setempat serta bagi dunia usaha.

Pemerintah di satu sisi juga tidak boleh mematikan salah satu pihak yang bersinggungan tersebut.

Baca juga: Warga Desa Sungai Kijang Musi Rawas Utara Dihebohkan Kemunculan Harimau di Perkebunan Sawit

Demikian pernyataan ini disampaikan pengamat kebijakan publik Universitas Sriwijaya, Joko Siswanto, menanggapi persoalan akses batubara yang menimbulkan konflik dengan masyarakat setempat.

"Perlu ada win-win solution dalam membuat kebijakan larangan ini, di satu sisi kepala daerah harus mendahulukan kepentingan masyarakat, namun di sisi lain kepentingan industri juga perlu diakomodir," ujarnya saat dihubungi dari Jakarta, (1/2/2023) kemarin.

Menurut Joko, kebijakan yang komprehensif harus diambil kepala daerah supaya kedua belah pihak tetap berjalan bersama-sama.

Sebab, di satu sisi pemerintah butuh investasi di daerahnya terus berjalan untuk menggerakkan roda perekonomian lokal dan nasional.

Di sisi lain, kepentingan masyakarat juga tidak boleh ditabrak. 

Menurutnya harus ada kebijaksanaan kepala daerah dalam melakukan kebijakannya, misalnya pengaturan waktu dan jalur pengangkutan batubara.

"Harus bijak, jangan sampai malah dilarang total. misalnya dengan mengatur jam dan jalur yang boleh dilewati oleh angkutan batubara. Misalnya hanya boleh lewat saat malam hari sehingga tidak terlalu menganggu aktivitas publik, sementara saja sampai diselesaikan jalan khususnya," lanjutnya

Sebelumnya, masyarakat di Provinsi Jambi mengeluhkan sikap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum yang cenderung membiarkan masifnya angkutan batubara yang menyebabkan berbagai masalah di jalan umum.

Menurut mereka lemahnya pengawasan dan penindakan menyebabkan masalah angkutan batubara di Jambi kian semrawut.

Sementara Direktur Pembangunan Jalan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Satrio Sugeng Prayitno mengatakan pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas layanan jalan nasional sehingga konektivitas antar pusat pertumbuhan ekonomi seperti kawasan industri dan wisata di berbagai daerah dapat ditingkatkan.

Baca juga: Industri Pertambangan Terapkan Teknologi Peleburan Terbaru Dorong Hilirisasi Bahan Tambang

"Upaya tersebut dengan melakukan  preservasi jalan nasional sehingga kondisinya mantap terjaga," ujarnya dikutip media.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat