Kritik Upaya Mitigasi Pengendalian Banjir Mahakam Ulu dan Kutai Barat, Anggota DPR: Cenderung Pasrah - News
Laporan Wartawan News, Fransiskus Adhiyuda
News, JAKARTA - Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Timur (Kaltim), Irwan mengkritik upaya mitigasi yang dilakukan pemerintah dalam mengendalikan banjir di Mahakam Ulu (Mahulu) dan Kutai Barat (Kubar), Kaltim.
Menurutnya, pemerintah tidak pernah melakukan upaya mitigasi yang siginifikan dan cenderung fokus pada upaya penanganan pasca-banjir.
"Tidak ada upaya mitigasi signifikan pemerintah terkait Pengendalian banjir Mahakam Ulu-Kubar sejak dulu sampai sekarang. Cenderung pasrah dan fokus pada penanganan pasca-banjir," kata Irwan lewat pesan singkatnya, Senin (20/5/2024).
Baca juga: Pj Gubernur Kaltim Kunjungi Korban Banjir Mahakam Hulu, Fokus ke Pangan dan Aliran Listrik
Ia menjelaskan, banjir di Mahakam Ulu dan Kubar termasuk kategori banjir tahunan.
Menurutnya, setiap tahun akan terjadi banjir di dua kabupaten tersebut, terutama dalam daerah aliran sungai (DAS) Mahakam serta sub DAS.
Anak buah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu bilang curah hujan tinggi pada kawasan hulu Sungai Mahakam berkisar antara 50 mm sampai dengan 108 mm pada periode tanggal 13-15 Mei 2024.
Dengan curah hujan tinggi selama tiga hari berturut-turut, menurutnya, maka akan diikuti peningkatan debit banjir sungai melebihi kapasitas hulu Sungai Mahakam.
"Peningkatan debit banjir di atas kapasitas normal tersebut mengakibatkan terjadi genangan pada bantaran Sungai Mahakam, di mana sebagian besar warga bermukim di bantaran sungai tersebut.
"Lokasi bencana banjir sebagian besar terisolir karena terkendala sarana infrastruktur jalan terputus dan tidak ada signal komunikasi," tutur Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim itu.
Berangkat dari itu, Irwan mengusulkan solusi mitigasi jangka panjang pengendalian banjir di Mahakam Ulu dan Kubar.
Dia membeberkan, ada tiga langkah mitigasi yang dapat dilakukan untuk penanganan non struktural.
Pertama, penerapan konsep peringatan dini bencana banjir dengan memanfaatkan pembacaan citra satelit hujan melalui koordinasi dengan BMKG.
Menurut pemilik sapaan akrab Fecho itu, warga jangan dibiarkan nihil informasi terkait peringatan dini bencana banjir.
Terkini Lainnya
Pemerintah tidak pernah melakukan upaya mitigasi yang siginifikan dan cenderung fokus pada upaya penanganan pasca-banjir.
BERITA REKOMENDASI
BERITA TERKINI
berita POPULER
Perjalanan 7 Hari 8 Malam Belah Hutan Belantara, TNI Berhasil Kuasai Bandara Agandugume di Papua
Warga Terluka, Kantor Bupati hingga Tiga Rumah Rusak Berat Pasca-Gempabumi M 4.4 di Batang
Tak Ingin Motornya Dipinjam, Adik Bacok Kakaknya yang Marah
Gempa 4,6 MG Guncang Kabupaten Batang Minggu 7 Juli 2024, Sejumlah Rumah Roboh, Warga Berhamburan
Advokat Wilvridus Watu Ikut Pertanyakan Mengapa Mayoritas Casis Akpol Polda NTT 2024 dari Luar NTT