androidvodic.com

News, JAKARTA - Pengurus Pusat Persatuan Tenis Meja Indonesia (PP PTMSI) bakal menggelar kejuaraan Tenis Meja paling akbar di Asia Tenggara (SEATTA - South East Asia Table Tennis Association). Kejuaraannya  akan berlangsung di Pulau Dewata, Bali, 15-19 November 2018.

Namun niat baik membangun prestasi tenis meja nasional yang dilakukan oleh jajaran pengurus PP PTMSI belum dibalas dengan niat baik yang sama baik oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, terlebih oleh KONI Pusat. Ada yang mengganjal bagi PP PTMSI. Yang mengganjal itu karena secara hukum PP PTMSI sudah menang, kemudian Menpora tinggal melaksanakan kewajibannya memerintahkan KONI Pusat untuk mensyahkan pihak yamg menang ternyata hingga saat ini 'perintah' tersebut belum bisa dilaksanakan.

Ketua Umum PP PTMSI, Komjen Pol (Purn) Drs Oegroseno, SH mengatakan pihaknya sudah menyurati Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi.

Surat tersebut dilayangkan ke Pak Menteri minggu lalu  tanggal 23 Oktober 2018. Isinya meminta Menpora untuk memerintahkan kepada KONI Pusat supaya mensyahkan PP PTMSI.

Batasnya hanya lima hari sejak surat dikirim, tetapi nyatanya sampai tanggal 1 November 2018, permohonan tersebut seperti angin berlalu. Belum ada respon yang tegas seperti bunyi surat yang memerintahkan Menpora untuk bertindak atas nama Negara  menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya.

"Saya jadi bingung, negara hukum kok dibuat seperti ini," ungkap mantan Waka Polri, Komjen Pol (Purn) Drs Oegroseno, SH.

Oegroseno  pantas mengungkapkan hal ini sebagai sebuah realitas hukum yang aneh karena beliau adalah orang yang hampir sepanjang hidupnya konsen pada penegakkan hukum ternyata dia harus berhadapan dengan realitas aneh di dunia olahraga. Dunia olahraga mestinya menjunjung tinggi nilai-nilai persahabatan, sportifitas, dan disiplin pada aturan hukum, malahan para pelakunya mengabaikan hal-hal yang hakiki dalam dunia olahraga.

"Kalau Pak Menteri belum juga menjalankan tugas dan fungsinya dalam kaitannya dengan perintah Negara (pengadilan), saya akan layangkan surat ke Presiden Joko Widodo. Isi surat ke Presiden, adalah menyampaikan kepada Kepala Negara bahwa Menpora belum melaksanakan kewajibannya memerintahkan KONI Pusat untuk melantik PP PTMSI," tutur Oegroseno.