Polemik Perpanjangan Masa Jabatan PP Perbasi, AMBI Lempar Sikap Terbuka dan Siap Gugat ke BAKI - News
Polemik Perpanjangan Masa Jabatan PP Perbasi, AMBI Lempar Sikap Terbuka dan Siap Gugat ke BAKI
Laporan Wartawan News, Alfarizy AF
News, JAKARTA - Kelompok yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat Peduli Bola Basket Indonesia (AMBI) mengambil sikap terkait polemik perpanjangan masa jabatan Pengurus Pusat Persatuan Bolabasket Seluruh Indonesia (PP Perbasi) 2019-2023.
Melalui petisi yang telah disebarluaskan, AMBI mendorong PP Perbasi untuk membatalkan keputusan yang memutuskan masa jabatan tersebut hingga 2024 mendatang.
AMBI menilai, langkah yang diambil oleh PP Perbasi tidak tepat karena melanggar statuta FIBA tahun 2021 pasal 9.7 yang mengatur masa jabatan hanya selama empat tahun, termasuk pemilihan yang harus dijalankan dengan proses demokratis.
Baca juga: AMBI Siap Gugat ke BAKI Soal Polemik Perpanjangan Masa Jabatan PP Perbasi
Sejatinya, kepengurusan PP Perbasi yang dipimpin oleh Danny Kosasih itu selesai pada Oktober 2023 mendatang.
Sebelum itu, sesuai dengan AD/ART PP Perbasi pasal 30.1, maka diharuskan membentuk panitia penyelenggara Musyawarah Nasional (Munas) paling lambat Juli mendatang, atau tiga bulan sebelum Munas.
"Tolong dibatalkan perpanjangan sampai bulan Oktober. Kemudian, segera tunjuk panitia pelaksana pada Juli untuk Munas," kata Erick Herlangga, perwakilan tim kuasa hukum AMBI, di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (1/6/2023).
Erick mengatakan, jika PP Perbasi tidak melakukan pembatalan tersebut, maka pihaknya akan mengadukan kasus tersebut ke Court of Arbitration for Sport (CAS), dengan terlebih dahulu menghadap ke Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI).
Baca juga: Sisi Kontras Basket Putri Indonesia: Raih Emas SEA Games Tapi Tak Punya Liga, Apa Upaya PP Perbasi?
"Jika tidak melakukan pembatlan perpanjangan (masa jabatan) maka kami akan siap (gugat) ke CAS melalui BAKI," kata Erick.
Dalam keterangannya, Erick mengatakan langkah yang diambil oleh pihaknya tersebut bukan untuk 'mengkudeta' posisi Ketua Umum PP Perbasi.
"Apa yang kami lakukan ini karena rasa cinta kami terhadap basket dan yang lebih besarnya adalah karena ini menyangkut olahraga nasional," kata Erick Herlangga, perwakilan tim kuasa hukum AMBI, di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (1/6/2023).
"Jangan sampai hal-hal melanggar statuta atau aturan itu dibiasakan sehingga menjadi contoh yang tidak baik," tegasnya.
Lebih lanjut, Erick juga meminta PP Perbasi segera mematuhi statuta FIBA tahun 2021 pasal 9.8, yang mewajibkan federasi basket melakukan audit keungan dengan standar keuangan internasional.
"Kami berharap Perbasi juga segera melakukan statuta FIBA yang mewajibkan Perbasi mengaudit keungannya di setiap tahun, dengan standar akuntasi internasional," kata Erick.
"Jadi, Pak Danny di Munas harus bisa mempersiapkan itu semua. Pokoknya, hal-hal yang sesuai dengan statuta FIBA," pungkasnya.
FOTO: Kuasa Hukum AMBI, Erick Herlangga (tengah) menyampaikan keterangan pers terkait polemik masa jabatan PP Perbasi, di kawasan Jakarta Pusat, Kamsi (1/6/2023). (Tribunnews/Alfarizy).
Terkini Lainnya
Erick mengatakan langkah yang diambil oleh pihaknya tersebut bukan untuk 'mengkudeta' posisi Ketua Umum PP Perbasi.
Jadwal Siaran Langsung Badminton Olimpiade 2024 di SCTV Lengkap dengan Drawing & Jam Tayang
BERITA REKOMENDASI
BERITA TERKINI
berita POPULER
MotoGP 2024 - Prediksi Persaingan Marc Marquez, Pecco Bagnaia, Jorge Martin Pasca-Jeda Musim Panas
Jadwal Jam Tanding Grand Final Proliga 2024 Berubah, Perebutan Titel Juara Dimulai 19.30 WIB
Kabar Baik bagi LavAni dan JBP, Kuota Wakil Asia di Kejuaraan Dunia Voli Antarklub 2024 Ditambah
Korea Dipimpin An Se-young dalam Misi Putus Paceklik Medali Emas di Olimpiade Paris 2024
3 Drama Olimpiade Paris 2024 Cabor Badminton: Blunder BWF hingga Mundurnya Jagoan Denmark