Terkini Lainnya
TAG
Kerugian yang ditimbulkan akibat kasus korupsi di PT Timah mengalahkan kasus mega korupsi lainnya seperti BLBI dan Asabri.
Dia pun berharap, skandal BLBI ini tidak sekedar menjadi komoditas politik demi menyenangkan hati masyarakat.
Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto ungkap dua prioritas tugas usai dilantik sebagai Menko Polhukam baru gantikan Mahfud MD.
Ada tiga catatan Mahfud kepada pemerintahan Jokowi setelah dirinya mundur sebagai Menkopolhukam yaitu dari soal BLBI hingga revisi UU MK.
Ada dua hal yang dititipkan Mahfud untuk penggantinya kelak: penagihan sisa hutang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dan penyelesaian pelanggaran HAM.
Putusan kasasi MA membatalkan putusan PTUN Jakarta dan putusan Pengadilan Tinggi (PT) TUN Jakarta.
Mahfud sebelumnya meminta agar semua pihak, baik swasta atau lainnya yang masih menguasai tanah milik negara terkait perkara BLBI, harus mengembalikan
Wakil Ketua Pansus BLBI DPD RI Jilid II, Tamsil Linrung nyatakan pihaknya siap duduk bareng dengan MA untuk percepat penuntasan kasus BLBI.
Menurut dia, Pansus BLBI DPD ini jilid I telah menemukan beberapa indikasi bahwa berlarutnya para obligor membayar utang diduga karena ada kesengajaan
Ketua Kamar Tata Usaha Negara (TUN) MA, Hakim Agung Yulius, kembali menegaskan pihaknya siap membantu upaya pengembalian uang negara terkait BLBI.
Melalui pernyataan itu para obligor BLBI semestinya tidak menyembunyikan informasi apa pun serta menyampaikan informasi yang sebenarnya.
Masa tugas Satgas BLBI yang habis pada akhir tahun 2023 ini akan diperpanjang untuk menentukan posisi hukum para obligor.
Terima Pansus BLBI DPD RI di kantor Kemenko Pulhukam, Mahfud MD jelaskan sejumlah hal di antaranya adalah dasar hukum pembentukan Satgas.
The HMS Band, grup band yang digawangi Hardjuno Wiwoho, Bona Paputungan, dan Digo Dz ini terus ‘berdakwah’ memerangi korupsi
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN) mendesak Panitia Khusus (Pansus) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) DPD RI serius
Satgas BLBI dibentuk dalam rangka penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana BLBI maupun properti.
pemerintah harus menyamakan suara untuk mengembalikan dana deposito PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk sejak tahun 1999 beserta dendanya 2 persen.
Dia menjelaskan bahwa Pansus BLBI Jilid 1 telah menemukan sejumlah kerugian negara terkait pengucuran dana talangan BLBI 1997-1998
Satgas BLBI diminta mengintensifkan kolaborasi dengan stake holder terkait termasuk dengan Kementerian Keuangan dan aparat penegak hukum.
Pengusaha Jusuf Hamka menantang Kementerian Keuangan membuktikan dirinya punya utang ke negara dan siap membayar 100 kali lipat jika terbukti.