Terkini Lainnya
TAG
Menurutnya konflik kepengurusan yang terjadi tersebut membuat tidak nyaman para politisi di dalamnya.
Musibah itu mengakibatkan ratusan penumpangnya menjadi korban. Terjadinya musibah ini pun dikhawatirkan akan menjadi citra buruk pariwisata Indonesia.
Kadis Pendidikan Manado Deasy Lumowa saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu menyatakan, tidak ada kebijakan mempekerjakan kembali guru pensiun
Banyak yang menyebut gaya kepemimpinan Ahok mengingatkan pada seseorang, yaitu Ali Sadikin.
Wakil Sekjen Partai Hanura, Dadang Rusdiana, mengatakan titik awal rekonsiliasi itu dimulai dari hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2016.
"Sebelum pelaksanaan verifikasi faktual, maka kita berharap Wanbin segera selamatkan partai,"
Dadang sangat yakin, bahwa SK yang disahkan untuk Hanura kubu OSO merupakan hasil dari informasi yang telah dipelintir oleh kubu tersebut.
Menurut Dadang, komunikasi yang dilakukan pun lancar dan sama sekali tidak mengalami kendala.
Ia menyebut SK tersebut salah alamat lantaran seharusnya tidak diberikan pada kubu yang menurut mereka tidak layak.
Ia mengklaim pihaknya tidak hanya memberhentikan OSO dari jabatannya sebagai Ketua Umum partai tersebut, namun juga keanggotaannya.
Hal tersebut menandai semakin runcingnya konflik dalam tubuh partai Hanura yang kini terbagi menjadi dua kubu itu.
Dadang menjelaskan bahwa Wiranto tak bisa menunggu lewat dari pukul 12.00 karena harus mengikuti rapat.
Pengurus DPP Partai Hanura dikabarkan menggelar pertemuan di dua hotel berbeda di Jakarta, Senin (15/1/2018) pagi.
Anggota Komisi X Dadang Rusdiana mengajak untuk lebih memberikan penghormatan kepada guru.
Namun dirinya khawatir soal citra DPR yang dihubungkan dengan kasus dugaan korupsi KTP elektronik yang menjerat Novanto.
Ia pun mengatakan, Presiden Jokowi telah menyinggung netralitas TNI pada perayaan HUT TNI.
"Sangat setuju, pencegahan radikalisme perlu dilaku kan sedini mungkin,"
Namun Dadang mengingatkan, bahwa mata pelajaran penguatan ideologi Pancasilan harus disajikan dengan cara yang kkreatif.
Wakil Sekretaris Jenderal Hanura Dadang Rusdiana, tidak setuju jika bantuan pemerintah kepada warga etnis Rohingya di Myanmar disebut pencitraan.
"Seperti kita menginginkan KPK menghormati proses politik yang terjadi di DPR."