Terkini Lainnya
TAG
Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan,
Ismail mengatakan wacana kebijakan itu muncul karena adanya peningkatan jumlah perjalanan dua kali lipat dalam delapan tahun terakhir.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerapkan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP), di 25 titik jalan Ibukota guna mengu
Kendati demilkian Syafrin tak menutup peluang bakal adanya pengecualian terhadap angkutan berbasis online agar tak terkena sistem ERP ini.
politisi PKS tersebut mengatakan akan mengawal apa yang jadi keinginan massa pengemudi ojol yang menolak adanya kebijakan sistem jalan berbayar
massa aksi pun turut menunut agar perwakilan DPRD segera menemui mereka untuk mendengar secara langsung keluhan soal ERP.
Ratusan massa pengemudi ojel online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) di depan Gedung DPRD DKI Jakarta
aksi penolakan kebijakan ERP itu digelar sejak pukul 12.05 WIB dan dihadiri oleh ratusan orang dari berbagai elemen komunitas ojek online
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mengatakan pihaknya saat ini menunggu dan hanya mengikuti alur dari Pemprov DKI Jakarta.
igor menginformasikan, ERP sudah banyak digunakan oleh kota besar di beberapa negara seperti Stockholm Swedia, London Inggris, serta Singapura.
Regulasi yang dimaksud Syafrin adalah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DKI Jakarta tentang Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik.
Pemprov DKI Jakarta akan mulai melakukan lelang proyek jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di tahun 2022.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana mulai melakukan lelang proyek jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) pada tahun 2022.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik meminta Pemprov DKI menghormati dengan mengikuti perintah dalam putusan tersebut
Saat dimintai konfirmasi perihal putusan PTUN ini, Kepala Biro Hukum DKI Yayan Yuhanah mengaku belum membaca hasil putusan tersebut
Bambang Prihartono memastikan Electronic Road Pricing (ERP) akan diberlakukan tahun 2020 sambil menunggu regulasi.
Jalan berbayar atau electronic road pricing ( ERP) untuk wilayah DKI Jakarta, saat ini masuk dalam tahap kajian dan pembahasan yang lebih mendalam.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak bisa dikaji secara sepihak namun harus melibatkan seluruh komponen
Menurutnya, salah satu solusi yang tepat adalah membangun jalan layang seperti di negara Singapura
Impelementasi jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Jakarta diharapkan berjalan sesuai target.