Terkini Lainnya
TAG
Kabar mengenai batalnya akuisisi Bank Muamalat Indonesia Tbk oleh BTN menarik perhatian kalangan legislatif.
DPR RI menetapkan Destry Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI) periode 2024-2029.
Pemerintah berencana memotong gaji setiap pekerja di sektor formal untuk pelaksanaan program Tapera.
Berdasarkan data BI di tahun 2023 penyaluran kredit UMKM hanya sebesar Rp1,3 triliun atau tumbuh 7,9% secara tahunan.
Ketersediaan modal masih menjadi persoalan besar bagi pengembangan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia.
Industri asuransi di tanah air dalam beberapa tahun terakhir menghadapi banyak sekali kasus yang mengerus kepercayaan publik.
Langkah ini untuk memberikan efek jera bagi praktek pat gulipat di LPEI yang seolah terus terulang.
Saat ini memang terjadi persaingan keras antara pelaku UMKM model tradisional dengan pelaku UMKM yang menggunakan logika platform digital
Laju ekspor akan meningkatkan pendapatan nasional, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas industri.
Keputusan tersebut dinilai akan memberatkan UMKM yang masih belum sepenuhnya memahami literasi digital.
Langkah ini dinilai sebagai langkah maju untuk memastikan aspek keadilan dan pemerataan dalam kontribusi wajib pajak terhadap pendapatan negara.
Ditahannya tingkat suku bunga acuan untuk memastikan rentang inflansi tetap stabil di kisaran sasaran 2-3% hingga akhir tahun 2023
Satgas BLBI diminta mengintensifkan kolaborasi dengan stake holder terkait termasuk dengan Kementerian Keuangan dan aparat penegak hukum.
Fraksi PKB di DPR mendorong agar pajak pengadaan alat kesehatan dikecualikan dari kategori barang mewah (PPN).
Mantan Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) ini pun diyakini bakal mampu menjalani masa periode kedua jabatannya dengan mulus.
Transformasi digital perbankan harus disertai dengan kesiapan infrastruktur teknologi informasi.
Jangan sampai tingginya inflasi ke depan dapat menggerus daya beli masyarakat terutama kalangan rentan.
Komisi XI DPR pun menilai jika saat ini momentum tepat agar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melakukan pembenahan institusi perpajakan Indonesia.
PPATK mendapati adanya 12 koperasi bodong dengan omzet Rp15 triliun, temuan tersebut memantik keprihatinan banyak pihak.
Komisi XI DPR berharap agar ada terobosan kebijakan sehingga kue pertumbuhan bisa dinikmati secara merata.