Terkini Lainnya
TAG
PTUN sudah mengeluarkan perintah eksekusi putusan tapi KPU konon tidak mau menjalankan.
Achmad Hatari menegaskan fit and proper test calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tetap akan digelar pada September mendatang.
Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan fatwa terkait persyaratan calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Meski sudah divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan, kasus Pinangki masih menyisakan misteri, siapa sosok King Maker?
Pinangki Sirna Malasari hadapi sidang putusan pada Senin (8/2/2021) hari ini di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Tim JPU meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan tim penasihat hukum Andi Irfan Jaya.
Dalam kesaksian, Rahmat mengaku Pinangki merupakan seorang jaksa yang penampilannya berbeda dibanding jaksa lain, gaya hidup Pinangki disebut glamor.
Sidang lanjutan gratifikasi Jaksa Pinangki, jaksa KPK hadirkan tiga saksi : Djoko Tjandra, Rahmat dan Claudia.
Sidang lanjutan jaksa Pinangki, terungkap gajinya Rp18.911.750 per bulan, dia juga menceritakan keberadaan Djoko Tjandra ke rekan sejawatnya.
Boyamin Koordinator MAKI sering bolak balik ke kantor penegak hukum serahkan bukti pusaran kasus Djoko Tjandra beberapa kode para pelaku juga diungkap
Pengadilan Tipikor Jakarta menggelar sidang eksepsi terdakwa Jaksa Pinangki, kuasa hukum akan sampaikan kejanggalan di surat dakwaan.
"Tersangka AIJ (Andi Irfan Jaya) dibawa ke KPK dalam rangka pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Agung," ujar Plt Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri.
Pasalnya saat itu, tersangka masih berstatus buronan dan terpidana kasus korupsi Cassie bank Bali.
Hari mengatakan Djoko Tjandra diduga meminta bantuan kepada Jaksa Pinangki untuk mengurus fatwa agar dirinya tidak dieksekusi oleh Kejagung.
Wasekjen DPP PPP Achmad Baidowi menilai terbitnya fatwa MUI yang meniadakan salat berjamaah di masjid untuk cegah virus corona harus dimaknai darurat.
Fatwa MUI tentang bersosialisasi atau bermuamalah di media sosial, adalah anjuran dari ulama untuk umat muslim di Indonesia.
Fraksi PPP mendukung sepenuhnya Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah lewat Media Sosial.
Haedar Nashir meminta isi dari pendapat hukum itu jangan membuat gaduh situasi dan kondisi bangsa saat ini.
MA berhati-hati dalam mengkaji kasus Ahok karena tidak ingin mencederai independensi
peradilan yang saat ini bergulir.