Terkini Lainnya
TAG
Pemerintah diminta mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) UU Kesehatan.
IHT di Indonesia tidak bisa dilihat dari kesehatan semata, tetapi juga perindustrian, perdagangan, tenaga kerja dan banyak lagi.
enry Najoan mengklaim, PP 109/2012 yang berlaku saat ini sudah sangat memadai dalam mengendalikan konsumsi produk tembakau di Indonesia.
Revisi tersebut akan merugikan jutaan tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya dari sektor IHT.
Kondisi ini tentu saja bikin miris lantaran Indonesia termasuk penghasil tembakau besar dunia.
“Dalam konteks Indonesia, upaya pembatasan perdagangan tembakau dapat difokuskan pada isu impor tembakau."
Ketua Himpunan Petani Cengkeh Mapalus Sulawesi Utara Yusak Horman menolak keras FCTC. Pasalnya, FCTC jelas-jelas mematikan
Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menyesalkan penahanan 500 petani yang tengah melakukan aksi protes
pemerintah bersama DPR harus meletakkan petani tembakau sebagai salah satu pihak yang dilindungi lewat RUU tersebut.
Presiden sebelumnya menyatakan persoalan tembakau tidak bisa dilihat dari satu aspek kesehatan.
Presiden menyatakan Pemerintah tidak akan mengikuti tren internasional dengan beramai-ramai mengaksesi FCTC
Saleh Husin: FCTC harus menjadi perhatian. Tidak hanya melihat satu sisi saja. Melihat sisi kesehatan, tetapi juga melihat sisi industri
Ratifikasi FCTC dinilai sejumlah pihak bukan sesuatu yang penting.
Dalam skala global, kemasan polos tanpa merek terbukti menjadi primadona baru bagi pendanaan aksi terorisme,
GAPPRI mengadu ke Presiden Joko Widodo melalui surat perihal makin gencarnya propaganda negatif tentang IHT
Zulvan Kurniawan menegaskan, bicara soal kretek adalah bicara mengenai tembakau, cengkih, dan saus. Kretek pun bukan rokok.
berbagai kampanye negatif terhadap tembakau terutama kretek memiliki tujuan agar Indonesia tidak mandiri
Pengusul RUU Pertembakauan DPR RI, Mukhamad Misbakhun menolak keras aksesi FCTC
Pemerintah diminta untuk tidak gegabah dalam mengikuti setiap regulasi yang disusun oleh berbagai lembaga internasional.
Mukhamad Misbakhun mendukung penuh pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang menyebut regulasi FCTC bagian proxy war