Terkini Lainnya
TAG
Fraksi PKB DPR RI berperan aktif dalam memperkuat fondasi hukum dan demokrasi di Indonesia, menjadikan transparansi serta akuntabilitas
Sebanyak 70 persen penduduk Indonesia adalah anak-anak muda yang memiliki potensi dan memiliki peluang untuk berkembang.
Aturan mengenai penyediaan fasilitas kesehatan itu dianggap penting karena banyaknya orang yang tinggal di lingkungan pondok pesantren.
Pemerintah diminta melakukan renegoisasi seluruh item biaya haji baik dari akomodasi, transportasi, hingga konsumsi sehingga bisa menekan BPIH.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapat 9,69 persen suara pada Pemilu legislatif 2019. PKB mendapat jatah 58 kursi di DPR.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggalang dukungan guna pembentukan Pansus DPR RI terkait Tragedi Kanjuruhan, Malang.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Heru Widodo, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kalimantan Selatan (Kalsel).
Tommy Kurniawan mengatakan pilihan tepat jika Presiden RI Joko Widodo menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa
Di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) misalnya, usaha tani tembakau menjadi primadona masyarakat.
Nur Nadlifah menggelar kegiatan safari vaksin yang digelar di beberapa titik Daerah Pemilihan IX Jawa Tengah.
Berjuang melawan Covid-19 saat ini merupakan salah satu wujud dari rasa cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kepada Kemenko PMK, Ratna menyampaikan Perpres 43/2019 tidak mewadahi keberadaan madrasah swasta.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berharap agar jajaran Polri dapat terus menjaga hal positif tersebut.
Fraksi PKB DRR RI mempertanyakan political will pemerintah terkait pembentukan Badan Pangan Nasional (BPN).
Orang tua peserta didik diharapkan untuk melindungi anak-anak mereka salah satunya dengan tidak nekat mudik lebaran.
Cucun Ahmad Syamsurijal mendukung penuh program Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia berharap RUU ASN yang masuk dalam Prolegnas Prioritas dapat segera disahkan menjadi undang-undang (UU).
Pasalnya, pembentukan holding ultra mikro bisa memudahkan masyarakat dan pelaku UMKM dalam mengakses produk keuangan
Pria yang akrab disapa Gus Ami itu pun mengajak para tenaga ahli untuk sering menonton film-film bergenre politik.
Mereka pun berharap masuk skema bantuan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).