Terkini Lainnya
TAG
Dalam pengurusan pengusulan penetapan WIUP itu, Muhaimin Syarif yang merupakan salah satu orang kepercayaan Abdul Gani Kasuba diduga bertindak sebagai
Ia menyatakan pihaknya telah empat kali menyurati BKPM untuk mendapatkan penjelasan. Namun, pihak BKPM tidak juga memberikan jawaban.
Sehingga, Abdul Mu'ti mengatakan, Muhammadiyah tidak ingin terlalu percaya diri bahwa pihaknya akan ditawari.
Gus Yahya pun belum mengetahui sejauh mana proses izin tambang, termasuk di kementerian mana saja izin usaha itu masih berproses.
Lebih lanjut, Uchok menyoroti banyaknya para mafia perizinan tambang yang melibatkan oknum pejabat seperti yang terjadi di Bangka Belitung.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) resmi mencabut surat Gubernur yaitu motarium perizinan tambang di Kabupaten Lingga.
Haji Romo saat itu didalami soal pengurusan izin pertambangan yang ada di wilayah Malut serta dugaan adanya aliran uang untuk tersangka AGK terkait
Arifin mengingatkan bahwa agama tidak boleh diseret ke dalam dunia bisnis yang rentan dengan praktik korupsi, eksploitasi, dan kerusakan lingkungan
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno mengingatkan pentingnya prinsip kehati-hatian sebelum memberikan izin pertambangan.
Terlebih, ormas keagamaan diisi para guru dan cendikiawan yang menjadi panutan di masyarakat.
Mulyanto menyatakan tidak setuju dengan niat Pemerintah bagi-bagi Izin Usaha Pertambangan Khusus untuk ormas keagamaan
Kata Bivitri, hal itu bukan hanya sebagai cara balas budi. Namun, nantinya ormas keagamaan bisa menjadi alat politik.
Menteri BKPM, Bahlil Lahadalia, akhir-akhir ini menjadi sorotan terkait pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada organisasi keagamaan.
Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) keagamaan Nahdlatul Ulama, bakal mendapat besaran wilayah Izin Usaha Pertambangan
Jangka waktu prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) pada ormas keagamaan hanya berlaku selama 5 tahun
Dirinya mencontohkan, kondisi Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, yang memiliki infrastruktur yang sangat terbatas dan membutuhkan bantuan pembiayaan.
Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, mengatakan PT tersebut akan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Umum PBNU, Gudfan Arif.
Pemerintah memberikan izin tambang atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada organisasi kemasyarakatan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, itu merupakan hasil niat baik pemerintah.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, alokasi izin tambang diberikan kepada ormas keagaman yang berasal dari enam agama yang diakui oleh negara.