Terkini Lainnya
TAG
Koalisi menyatakan telah menghadiri dua kali sidang pemeriksaan awal yakni pada 5 Juni 2024 dan 12 Juni 2024 untuk diperiksa terkait dengan kelengkapa
masih banyak penyandang disabilitas yang hidupnya jauh dari kesejahteraan, meskipun keluarga atau
pendampingnya tidak masuk kategori miskin.
Koalisi Masyarakat Sipil meminta calon-calon pimpinan KPK yang tidak patuh dalam pelaporan LHKPN dicoret.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyoroti pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait multifungsi TNI.
Mereka tidak ingin Jokowi menyusun anggota pansel yang ujungnya akan memilih calon pimpinan dan Dewas KPK bermasalah.
Mereka pun mengingatkan DPR dan pemerintah berhati-hati karena jika berhasil disahkan, konsekuensinya demokrasi Indonesia berada dalam keadaan teranca
Perpres Publisher Rights yang disahkan pada akhir Februari 2024 lalu berangkat dari semangat dalam rangka mendorong produk jurnalistik
Melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada real count Pemilu 2024 berbuntut kritikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Komisioner KPU Idham Holik tanggapi pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang menilai ada penggelembungan suara PSI di Pemilu.
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menilai lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak masuk akal.
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mendesak segera dilakukan hak angket karena lonjakan suara PSI dan pembajakan pemilu kian nyata.
Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar Jokowi membatalkan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo Subianto.
Dalam pernyataan bersama, Koalisi Masyarakat Sipil mengecam pemberian kenaikan pangkat kehormatan Jenderal (HOR) bintang empat untuk Prabowo Subianto.
Sejumlah pihak mengkritik keputusan Presiden Jokowi memberikan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo Subianto.
Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri atas 20 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan lembaga menolak kenaikan pangkat kehormatan Jenderal untuk Prabowo
Pernyataan Ketua KPU jelas melanggar atau bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh KPU itu sendiri.
Koalisi Masyarakat Sipil resmi melaporkan kasus dugaan korupsi pembelian pesawat jet tempur Mirage 2000-5 di Kementerian Pertahanan ke KPK.
Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari IFSR, MAKSI, dan FOS, menyampaikan berkas tuntutan ke Mahkamah Konstitusi
Terkait dengan mereka yang menyatakan tidak akan memilih atau golput, ia mengatakan hal tersebut adalah hak.
Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari IFSR, MAKSI, dan FOS, menyampaikan berkas tuntutan ke Mahkamah Konstitusi pada Senin (12/2/2024)