Terkini Lainnya
TAG
MAKI mendesak agar Dewas KPK memeriksa Alex Marwata usai namanya disebut oleh Nurul Ghufron dalam kasus mutasi ASN Kementan.
MAKI menilai pertemuan antara Alexander Marwata dan Eko Darmanto adalah masalah besar. Menurutnya hal ini sudah masuk dugaan pelanggaran etik.
Boyamin menganggap klaim Firli soal mobil pribadinya hilang di Bareskrim Polri adalah bohong. Dia mengatakan orang sembarangan tidak bisa masuk.
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menyebut sikap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri soal kasus Harun Masiku hanya retorika belaka.
MAKI justru mengapresiasi langkah Dewas KPK yang menunda memeriksa Firli terkait kasus dugaan pemerasan ke SYL. Ini alasannya.
MAKI meminta Firli datang ke Polda Metro Jaya jika merasa tidak bersalah dalam kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap Syahrul Yasin Limpo.
MAKI melaporkan pengunggah video 'Prabowo Bagi-bagi Uang' ke polisi lantaran nama organisasi tersebut dicatut.
MAKI berharap identitas napi korupsi yang memperoleh remisi bebas dalam HUT ke-78 RI dibuka ke publik.
MAKI tetap berharap masa jabatan 5 tahun berlaku periode selanjutnya karena pimpinan KPK tidak berprestasi, kontroversial dan melanggar kode etik.
Kapolri menerangkan pengunduran jadwal sidang kode etik Brigjen Hendra Kurniawan yang sebelum-sebelumnya lantaran adanya kendala saksi yang sakit.
Menurut Boyamin Saiman, kepekaan polisi dalam mengusut kasus yang menyangkut kepemilikan pesawat jet pribadi (private jet) ini sangat diperlukan.
Efek jera itu tidak akan dirasakan karena dalam beberapa kasus korupsi kerap kali hukuman vonisnya tidak berat
KPK memeriksa Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman ihwal kewenangannya selaku direktur di PT Bumi Rejo
Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menilai ada kejanggalan di balik pemenang lelang pengadaan gorden dan blind DPR, PT Bertiga Mitra Solusi
Sebab menurut Boyamin, bahkan KPK saat ini berdasarkan hasil survei beberapa lembaga mendapatkan penilaian lebih buruk.
KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.
Boyamin mengatakan sikap Mendag merupakan cermin dari wajah birokrasi hari ini yang kurang menghormati pengadilan.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyampaikan, sembilan perusahaan besar tersebut, yang diduga MAKI tidak membayar PPN 10 persen
Boyamin Saiman mengatakan untuk melakukan penyidikan atas perkara tersebut maka KPK harus membentuk tim khusus dengan TNI AU.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman menilai pernyataan Firli tersebut kontradiktif.