Terkini Lainnya
TAG
Direktur Eksekutif Kemitraan Laode M Syarif menyampaikan rapor negara hukum Indonesia merah.
Mahfud mengatakan 55 butir rekomendasi tersebut terdiri dari agenda jangka pendek, jangka panjang, dan sebagian lainnya diserahkan kepada Kementerian
Kabar Mochtar Pabottingi tutup usia itu juga dikonfirmasi oleh akademisi Universitas Hasanuddin, Laode M Syarif melalui akun Twitternya.
Menurutnya ada beberapa faktor penyebab IPK Indonesia turun di antaranya adalah terkait dengan kualitas penegakan hukum dan kualitas demokrasi.
Mantan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengaku sedih Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2022 turun.
Mahfud MD mengumumkan tim pencari fakta tragedi Kanjuruhan, ada nama Laode M Syarif. Simak profil eks Wakil Ketua KPK ini.
Laode M Syarif kerjasama dengan Kemenko Polhukam memperkuat tata kelola pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
Pengawasan ketat ini diperlukan lantaran pemberian dana bansos Covid-19 yang mementingkan kecepatan dan keterjangkauan luas membuat pengawasan akuntab
Laode M Syarif merasa kecewa atas hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
Laode membahas hal tersebut dalam acara peringatan Hari HAM Sedunia yang digelar Komnas HAM dan Kemitraan Indonesia
Empat eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melontarkan kritik pedas pada Ketua KPK Firli Bahuri soal pengadaan mobil dinas miliaran rupiah.
Syarif menyatakan, pada saat pimpinan KPK jilid IV menjabat, tidak pernah ada pembahasan mengenai pengadaan mobil dinas.
Laode M Syarif mengatakan, pengunduran diri Febri Diansyah dan sejumlah pegawai KPK cukup disesalkan.
Laode M Syarif turut berkomentar atas pengajuan pengunduran diri Kabiro Humas KPK Febri Diansyah dan sejumlah pegawai lainnya.
Eks pimpinan KPK Laode M Syarif turut berkomentar atas pengajuan pengunduran diri Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.
Hal tersebut sebagai sebuah ironi lantaran KPK pernah mendapat predikat best practice lembaga antirasuah
proses perubahan kedua UU KPK tidak seusai dengan peraturan pembentukan undang-undang dan bertentangan dengan UUD 1945.
berdasarkan aturan tersebut pegawai KPK mendapatkan penghasilan yang terbagi tiga yakni gaji, tunjangan, dan tunjangan khusus.
Mantan Pimpinan KPK Laode Muhammad Syarif mengajak warga desa untuk aktif dalam mengawasi pengelolaan Dana Desa.
Yunarto Wijaya Puji Nyali Pendeta Bongkar Korupsi di Kalteng, Laode M Syarif tandai akun Twitter KPK dan beri tanggapan ini