Terkini Lainnya
TAG
Anggota Bawaslu RIAnggota Bawaslu RI read less
(Bawaslu) RI mencatat ada 1.800 lebih pelanggaran yang dilakukan aparatur sipil negara (ASN) pada Pilkada serentak 2020.
Proses pengumpulan pendukung ini mewajibkan adanya protokol kesehatan untuk menghindari adanya penyebaran Covid-19
Sejumlah pihak mengusulkan pemungutan suara dilakukan menggunakan elektronik voting/pemungutan suara secara elektronik (e-voting).
Namun, rekomendasi itu tidak dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu setempat.
Adi mengungkapkan adanya praktik pemindahan suara caleg ke partai dan satu caleg ke caleg lainnya, sudah menjadi rahasia umum di kalangan caleg.
Mochammad Afifudin mengatakan, kebanyakan para petugas kelelahan usai menjalankan tugas yang berat.
Afifuddin mengungkap, Bawaslu sebelumnya sudah mengajukan pengadaan asuransi bagi para pengawas. Namun permintaan tersebut tak kunjung disetujui.
Selain itu, terdapat adanya mobilisasi pemilih untuk menggunakan hak pilih.
Mochammad Afifudin, mengatakan jajarannya menemukan laporan surat suara yang akan dipergunakan untuk pemilu luar negeri dikirim ke alamat yang salah.
"Kami tidak mau mendramatisir suasananya apakah ada hubungannya dengan pekerjaan atau tidak," kata Afifudin
Dalam kajian Bawaslu RI, dari 10 rumah yang didatangi langsung oleh pengawas Pemilu, ada 1 hingga 2 rumah yang dilewatkan petugas.
Bawaslu melakukan pencegahan terkait isu-isu yang mengandung ujaran kebencian, SARA, dan berita bohong atau hoaks, dengan melakukan penindakan.
Dugaan penyumbang fiktif itu ditemukan dan diungkap oleh Jaringan Pendidika Pemilih untuk Rakyat (JPPR) yang selanjutnya diserahka kepada Bawaslu RI
Bawaslu RI mengkaji Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang sudah disampaikan peserta pemilu 2019.
Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifudin, meminta KPU RI untuk mendata para pengidap gangguan jiwa yang telah berusia 17 tahun.
Mochammad Afifudin, mengingatkan KPU RI supaya segera memfasilitasi alat peraga kampanye (APK) untuk peserta pemilu.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menemukan sejumlah permasalahan jelang penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) II.
Secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ia mengatakan, amanat pelatihan saksi berada di bawah Bawaslu.
"Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini,"ujar anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifudin, kepada wartawan, Jumat (19/10/2018).
Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifudin, mengatakan pihaknya mengirimkan tim menelusuri dugaan iklan kampanye di media massa