Terkini Lainnya
TAG
Jika pemerintah tidak juga melaksanakannya, DPR punya kewenangan untuk mengevaluasi kembali kinerja pemerintah
Atas perintah presiden, Menteri BUMN menginstruksikan Direksi PT Pelindo II membatalkan perpanjangan kontrak
Panitia Khusus (Pansus) DPR tentang Pelindo II, Senin (17/7/2017) berencana menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pansus Pelindo II mendorong Pelabuhan Indonesia Dua (Pelindo II) bisa lebih baik penangananya dalam menata tata kelola managemen perusahaan.
Rieke Diah Pitaloka melakukan perbandingan terkait penerbitan global bond (surat utang bervaluta asing) untuk membangun pelabuhan baru.
Pelabuhan Teluk Bayur Padang tidak terindikasi menggunakan investasi dari dana global bond melainkan dari dana internal sendiri.
Kasus tersebut layak mendapatkan perhatian Pansus Pelindo II karena diduga menyangkut dana 117,99 miliar rupiah milik pekerja dan ada uang negara
"Iya bunga global bond Rp 1,2 triliun per tahun dibayar bukan dari proyek-proyek melainkan uang sewa perpanjangan JICT dan Koja," kata Iman Rahman
"Kami sudah menyampaikan (global bond). Mereka akan mengevaluasi segera agar kerugian negara dapat dihindari," kata Rieke.
Rieke yakin pimpinan dan anggota BPK terpilih karena profesionalisme dan kemampuannya dalam melakukan pemeriksaan keuangan.
Rieke Diah Pitaloka memaparkan Pelindo II sekarang terbebani membayar bunga hutang. setara Rp 1 triliun per tahun.
Panitia Khusus (Pansus) Angket DPR RI tentang Pelindo II melanjutkan penyelidikan pada masa persidangan VIII 2016/2017.
Pansus Pelindo II temukan kenjanggalan pada pembangunan proyek pelabuhan Kalibaru
"Semua dokumen-dokumen itu nanti ditelusiri oleh KPK dan Pansus terus jalan di DPR," kata Rieke.
Adik Mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto itu menjadi tersangka dalam kasus pengadaan mobil crane Pelindo II
Hifdzhil pun mengajak masyarakat untuk mengawasi jalannya praperadilan sejak awal.
Atas penyimpangan tersebut, terindikasi kerugian negara mencapai Rp 60 milyar.
Adhie Massardi menyakini Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno bakal didepak dari kabinet kerja.
Melalui pelelangan terbuka, JICT dijual dengan nilai US$ 243 fil/ra.
Jika tak ditindaklanjuti, DPR akan menggunakan hak menyatakan pendapat.