Terkini Lainnya
TAG
SIP Law Firm menerbitkan rangkaian buku berjudul Kiat Memahami Materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) No. 2 Tahun 2022
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan ada kejanggalan dalam putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan uji formil perkara nomor 50/PUU-XXI/2023.
Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) disebut Mahkamah Konstitusi (MK) memenuhi unsur kegentingan yang memaksa.
Prof. Ibnu Sina Chandranegara mengungkapkan, penerbitan Perppu Nomor 2 tahun 2022 (Perppu Cipta Kerja) oleh Presiden adalah langkah yang penting.
Menurut Zainal, dalam sisa waktu tersebut, pemerintah dan DPR bisa membuat Undang-Undang (UU).
MK menyatakan tidak menerima pengajuan pengujian formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
MK mulai gelar pengujian Perppu No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Kamis (6/4/2023) ada 4 perkara disidang hari ini.
Muhammmad Abid Al Akbar memberikan kritikan minimnya partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang oleh DPR karena telah menjadi kultur mereka
Aturan UU Cipta Kerja dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya di Indonesia untuk mengurangi jumlah pengangguran yang terus meningkat.
BEM SI menggelar demo tolak pengesahan Perppu Cipta Kerja jadi Undang-Undang (UU) di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/3/2023) sore.
Ratusan buruh geruduk MK guna menyaksikan sidang yang mengagendakan mendengarkan keterangan Presiden terkait Uji Materi PERPPU Cipta Kerja
Sidang MK dinilai penting karena DPR baru saja mensahkan Perppu yang menurut tokoh-tokoh gerakan sipil dan akademisi adalah Perppu inkonstitisional
Feri Amsari merespons rencana Partai Buruh melakukan judicial review Perppu Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi menurutnya hal itu perlu dilakukan.
Majelis Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams beranggapan bahwa pengujian Perppu Cipta Kerja ini masih relevan dilakukan.
BEM UI semangat dipanggil parpol untuk diskusi buntut penolakan pengesahan Perppu Cipta Kerja dan meme Puan Maharani yang viral di media sosial.
Perppu Cipta Kerja merupakan serangan yang brutal kepada Indonesia yang berprinsip negara hukum.
Tekanan kepada BEM UI juga datang dari para politisi, yang mengeluarkan statement ad hominem.
Melki menuturkan, aturan yang baru disahkan oleh DPR RI itu merupakan hasil persekongkolan para elite politik dan tindakan melawan konstitusi.
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menilai, sistem legislasi yang berlaku di Indonesia saat ini sangat lemah dan mudah didikte.
Lucius Karus menilai foto Ketua DPR RI Puan Maharani yang digunakan BEM UI untuk mengkritik keputusan DPR dalam pengesahan Perppu Cipta Kerja.