Terkini Lainnya
TAG
Dia mengingatkan, afirmasi perempuan dalam Pemilu merupakan atas perintah undang-undang dan dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung (MA).
Ppenetapan penjabat gubernur secara terbuka dapat menunjuk TNI/Polri merujuk kepada kondisi keamanan atau kerawanan suatu provinsi.
Ramdansyah mengatakan hal tersebut karena DPR telah mencabut Rancangan UU Pemilu No 7 Tahun 2017 dari program legislasi nasional prioritas.
Ramdansyah menilai putusan MK yang menyatakan Keputusan DKPP tidak lagi final dan mengikat dinilai sudah tepat dan memenuhi asas keadilan.
Ramdansyah berpandangan bahwa dalam politik tidak ada yang terjadi secara kebetulan, melainkan sudah dirancang atau direncanakan.
kesadaran untuk menggunakan sistem operasi asli dimulai sejak adanya razia rutin oleh pihak Microsoft dan kepolisian di tahun 2006.
Mayoritas reponden menjawab memilih pasangan Capres 02 yaitu Prabowo-Sandiaga Uno sebesar 45,45%.
"KPU RI membuat Idaman Tidak Memenuhi Syarat (TMS,-red) Angka 7 yang tidak diatur dalam UU atau Peraturan KPU itu sendiri," tutur Ramdansyah.
Ramdansyah, menilai putusan Bawaslu RI menolak gugatan partai itu untuk dapat diverifikasi sebagai peserta Pemilu 2019 tidak mendasar.
Partai Idaman bakal mengajukan kembali permohonan pelanggaran administrasi proses Pemilu ke Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN).
"Apa kesalahannya di kita atau kemudian di server KPU, kita tidak tahu," ujarnya.
Ketua Panel Hakim, Anwar Usman, mempertanyakan keputusan partai besutan Rhoma Irama tersebut karena sebagai pejabat struktural bisa hadir langsung.
"Partai Idaman meminta agar frasa 'telah ditetapkan' pada Pasal Pasal 173 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Sejumlah kandidat nonpartai pun sudah mempersiapkan diri untuk Pilkada DKI 2017, termasuk Ramdansyah yang memilih maju lewat jalur independen.
mengingatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menolak mengurusi dana saksi partai politik
Ramdansyah tidak berpihak dalam menyelenggarakan Pilgub DKI