Terkini Lainnya
TAG
anfaat pengesahan RUU KUHP menjadi Undang-Undang salah satunya adalah untuk mewujudkan ikhtiar pemerintah tekan jumlah napi di lapas.
Rizkan Zulyadi mengungkapkan seluruh masyarakat Indonesia patut berbangga dengan kelahiran KUHP Nasional.
KUHP menjadi penanda bahwa Indonesia saat ini telah mencapai milestone baru dalam ikhtiarnya menjadi bangsa yang berdaulat dan beradab.
Seseorang terancam denda maksimal Rp 10 juta (kategori II) jika berjalan atau berkendara di atas tanah pembenihan.
DPR mengesahkan Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang Undang, Selasa (6/12/2022) pagi tadi.
Citra beranggapan pemerintah dan DPR tidak bisa jika hanya melihat segelintir jumlah suara yang melakukan aksi perotes tersebut.
Perdebatan panas terjadi antara Sufmi Dasco Ahmad dengan anggota DPR dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis dalam Rapat Paripurna DPR Pengesahan RUU KUHP
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu melakukan penyusunan RKUHP ini secara terang-terangan.
Meski diakui bahwa RKUHP masih banyak ditolak elemen masyarakat lantaran dianggap masih ada pasal-pasal kontroversial.
Mereka terlihat membawa tujuh spanduk berukuran besar yang bertuliskan sejumlah penolakannya terhadap RKUHP tersebut.
Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 4 SSK atau 400 personel guna mengamankan aksi unjuk rasa penolakan RKUHP.
Kementerian Kominfo dan Pemerintah Kota Samarinda menyelenggarakan Pertunjukan Rakyat (PETUNRA) Sosialisasi RUU KUHP.
Komisi III DPR RI hari ini rapat bersama pemerintah untuk membahas DIM Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Komisi III DPR telah melakukan penjadwalan ulang untuk pembahasan RUU KUHP bersama pemerintah.
Sosialisasi RUU KUHP diharapkan jadi sarana untuk meningkatkan pemahaman publik atas urgensi pembaruan KUHP di Indonesia.
KY menyoroti soal Pasal 280 huruf C atau di draft terbaru RUU KUHP pada 9 November itu ada di pasal 278 huruf C terkait dengan perekaman sidang.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP I Wayan Sudirta menegaskan, urgensi pengesahan RUU KUHP.
Juru Bicara Tim Sosialisasi Albert Aries, menjelaskan tidak benar pasangan di luar nikah yang check in di hotel bisa dipenjara.
Sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi sarana sosialisasi pembahasan terkait penyesuaian RUU KUHP kepada elemen-elemen publik
Sandiaga Uno mengatakan Kemenparekraf telah menerima dan menampung masukan dari pelaku industri dan wisata.