Terkini Lainnya
TAG
Pemerintah yang diwakili Menteri Sosial tidak mencapai titik temu mengenai nomenklatur Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam RUU itu.
Kesepakatan itu diambil dalam rapat Komisi VIII DPR dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
(DPR RI) memperpanjang pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana dan pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP).
Rapat paripurna ke-21 akan dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, ada empat hal yang bakal dibahas.
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan pihaknya menyiapkan penanganan keluarga mantan napi terorisme (napiter).
Mensos Risma minta terorisme masuk dalam RUU Penanggulangan Bencana agar korban terorisme dapat perhatian maksimal.
(KNPI) angkat bicara soal wacana penghapusnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam RUU Penanggulangan Bencana.
Tim Panja Komisi VIII DPR RI dan tim Panja Pemerintah belum mendapat titik temu dalam membahas Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana.
Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja (raker) dengan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini beserta jajaran, Senin (17/5/2021).
Tahun 2018 pagu anggaran kembali mengalami penurunan sebesar 30 persen, menjadi Rp 748 miliar.
Secara umum, usulan perubahan dalam RUU tentang Penanggulangan Bencana telah menambahkan beberapa ketentuan yang menjadikan substansi.
DPR RI dan pemerintah sepakat memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Bencana di tingkat Panitia Kerja (Panja).
Yandri turut menjelaskan UU Penanggulangan Bencana diperlukan karena sejumlah data mengungkap Indonesia yang masih rawan bencana.
Juliari mewakili pemerintah mengatakan pihaknya mendukung dan mengaku siap membahas RUU Penanggulangan Bencana dengan DPR.
Komisi VIII DPR RI mengundang sejumlah menteri untuk rapat gabungan terkait RUU Penanggulangan Bencana.
Revisi ini UU ini sangat penting karena menyangkut aspek kelembagaan dari pengelolaan manajemen bencana, yang dirasakan saat ini masih belum maksimal
Badan Legislasi (Baleg) sepakati harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Bencana yang diusulkan dari Komisi VIII DPR RI