Terkini Lainnya
TAG
LaNyalla mengatakan wacana Presidential Threshold 0 persen tersebut mendapat banyak dukungan dari masyarakat.
Belakangan ini kasus pelecehan seksual marak terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Yang mengejutkan itu terjadi di institusi pendidikan.
Ia mendesak agar Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) agar segera diparipurnakan untuk dibahas di tingkat satu antara
Meski demikian, dia menyebut sangat terbuka soal timbal balik dari publik atas tudingan muatan RUU TPKS yang melegalkan seks bebas dan LGBT.
Hendrik juga mempertanyakan naskah draf RUU TPKS terkini yang sebelumnya telah disampaikan di awal rapat.
Setara Institute mengapresiasi terbitnya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
Pemerintah terus mendorong DPR untuk segera mensahkan RUU Pencegahan Kekerasan Seksual (PKS).
Lodewijk menyatakan, kedua negara tersebut menjadi tujuan utama studi banding dalam hal rencana aplikasi dan implementasi dari RUU PKS.
Babak baru Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dimulai, perubahan yang terjadi dalam draf RUU PKS harus dicermati dengan seksama.
RUU PKS perlu segera disahkan menyusul kian maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di berbagai daerah.
Buntut dari dugaan pelecehan seksual di KPI, Nasdem dan PSI desak RUU PKS segera disahkan.
Buntut dari dugaan pelecehan seksual di KPI, Nasdem dan PSI desak RUU PKS segera disahkan.
Ketua Bidang Hubungan Legislatif DPP Partai NasDem, Atang Irawan mengatakan setiap tahun kekerasan seksual cenderung mengalami peningkatan.
Aksi itu dilakukan guna mengawal pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan bahwa perjalanan panjang RUU yang digagas sejak 2012, hendaknya menjadi concern dan komitmen
Terutama para legislator untuk segera membahas dan menyetujui beleid itu menjadi undang-undang (UU).
Illiza Sa’aduddin Djamal menyatakan persoalan yang menyangkut kejahatan seksual harus dikaji lagi secara komprehensif.
Lestari Moerdijat mengharapkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) tuntas dibahas pada tahun ini.
Mewujudkan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara menyeluruh harus dengan strategi yang tepat dan membutuhkan dukungan semua pihak
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni menyampaikan dukungan untuk RUU PKS.