Terkini Lainnya
TAG
Sejumlah elemen masyarakat sipil bersama pekerja rumah tangga (PRT) melakukan aksi mogok makan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (14/8/2023).
Koordinator Nasional JALA PRT Lita Anggraeni mengatakan, pihaknya akan terus berjuang untuk disahkannya RUU PRT.
Sejumlah elemen massa akan menggelar aksi unjuk rasa di delapan titik lokasi di wilayah Jakarta Pusat, Rabu (7/6/2023) siang ini.
RUU PPRT disusun dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada PRT dan pemberi kerja.
Lita mengungkapkan bahwa hingga sekarang Pemerintah masih ditunggu untuk segera mengirimkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Aksi yang berlangsung setiap hari Rabu sejak 21 Desember 2022 lalu ini merupakan bentuk protes PRT kepada DPR untuk segera mengesahkan RUU PRT
Eva Kusuma Sundari mengungkapkan bahwa jika pengesahan RUU PPRT terus diundur bakal kacau.
Menurut Theresia RUU PPRT ini merupakan sebuah upaya dalam mendukung perempuan lainnya di Indonesia terbebas dari kekerasan.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan, alasan pihaknya menuntut hal tersebut agar para pekerja rumah tangga bisa lebih terlindungi
Eva Kusuma Sundari mengatakan PDIP dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terlibat perjalanan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga atau UU PRT.
Eva Kusuma Sundari mengklaim bahwa saat ini pemerintah dinilai responsif untuk selesaikan RUU PRT.
Heru Susetyo turut mendesak pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk segera mengesahkan RUU PPRT.
Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini mengatakan bahwa RUU PPRT sangat penting dan menjadi konsen fraksi PKS.
NasDem mendorong dua rancangan undang-undang agar segera dibahas DPR, yakni Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan Masyarakat Hukum Adat.
Pasalnya saat ini masih banyak diskriminasi dan kekerasan terhadap keberadaan Pekerja Rumah Tangga (PRT).
Terkait pembahasan RUU Perlindungan PRT, Fraksi PKS memberikan beberapa catatan.